METROPOLITAN – Anggota DPRD Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya memastikan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP gratis untuk peserta didik tingkat SMA dan sederajat akan dimulai tahun ajaran baru Juli 2020/2021. Kebijakan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil itu disebutnya sudah mendapat persetujuan anggota dewan melalui rapat paripurna. “Mulai tahun ajaran 2020-2021, biaya SMA dan yang setara se Jawa Barat di sekolah negeri tidak lagi ada pungutan, untuk sekolah negeri,” kata politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor – Cianjur disela kegiatan reses hari kedua di salah satu rumah makan, Cilendek, Kecamatan Bogor Barat, (4/12). Anggota Komisi V, DPRD Jabar yang sepekan bertugas menggelar jarring aspirasi dan temu masyarakat di Kota Bogor menambahkan, RAPBD Tahun Anggaran 2020 terkait pembebasan biaya untuk SMA dan sederajat sudah diketok palu tinggal dievaluasi Kemendagri. Nilai anggarannya mencapai Rp1,4 triliun dan kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri saja namun juga untuk siswa yang tak lolos PPDB untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta. "Bagi siswa tidak mampu dan tidak lolos PPDB atau siswa SMA swasta ada bantuan juga dengan melalui akses pendidikan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM). Besaran dana bantuan setiap siswa tidak mampu di sekolah swasta kalau tidak salah, per tahunnya pada 2020 adalah Rp 550 ribu,” tukasnya didepan ratusan massa PDI Perjuangan, yg dihadiri jajaran Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor serta DPR RI, Diah Pitaloka. Dia menambahkan, terkait rinciannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis). "Adanya program tersebut dapat membantu orang tua guna meringankan biaya pendidikan anak-anaknya. Dari segi pembiayaan sudah dianggarkan Disdik Provinsi Jabar, sedang disusun juga petunjuk teknisnya," tuturnya. Sebagai informasi, data Provinsi Jawa Barat, terdapat 759.128 peserta didik di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar. Pada Tahun Ajaran (TA) 2020, bebas iuran bulanan. Anggaran untuk setiap siswa per tahunnya berada di kisaran Rp 1,4 juta sampai Rp 1,9 juta, yang akan dilaksanakan pada Juli 2020. Sementara, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) diberikan kepada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA). Saat ini, di Kota Bogor terdapat 14 SMA/K negeri, dengan perincian, 10 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri. Total siswa di sekolah negeri tersebut yakni 5.256 siswa. Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk SPP ialah mencapai Rp1,4 triliun dan kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri saja namun juga untuk siswa yang tak lolos PPDB untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta. (yok)