METROPOLITAN – Kedatangan sejumlah anggota Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bogor, rupanya dimanfaatkan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, untuk menyampaikan keluh kesahnya selama ini. Khususnya dalam bidang pendidikan. Orang nomor dua di Kabupaten Bogor ini menyampaikan keluh kesahnya, serta meminta bantuan keuangan kepada pemerintah pusat untuk ikut ambil bagian dalam membenahi dunia pendidikan di Bumi Tegar Beriman. “Pemkab Bogor memiliki program kerja, tidak ada lagi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan selama tiga tahun kedepan. Oleh karena itu, kami minta ke Komisi X DPR RI agar ini menjadi perhatian,” kata Iwan kepada awak media, kemarin. Tak hanya itu, Ia juga membicarakan prihal SMK se-derajat yang kini tengah menjadi sorotan. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bogor merasa kesulitan dalam merumuskan kebijakan untuk SMK se-derajat, lantaran bedanya kewenangan. Terpusatnya kebijakan SMK se-derajat di Provinsi Jawa Barat, menjadi salah satu alasan jadi sorotannya persoalan ini. Khususnya dalam permasalah penyerapan tenaga kerja serta pendistribusian lulusan dalam dunia kerja. “Karena kewenangan SMK ada di provinsi, sedangkan kewenangan industri ada di kami. Inilah yang saya rasa perlu dibangun komunikasi yang baik. Karena dampaknya terhadap pengangguran di Kabupaten Bogor,” bebernya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengaku, tak ingin banyak komentar soal ini. Menurutnya, tingginya pencari kerja dari kalangan SMK bisa disebabkan oleh banyak faktor, tak hanya melulu karna kebijakan. “Ketika upah miningkat biasanya industri inventasi, pasti akan mencari daerah yang upah minimumnya rendah. Atau bisa juga, kaitannya dengan industri saat ini yang sudah beralih ke otomatisasi,” paparnya. Bahkan, hal ini bisa juga terjadi lantaran SMK belum bisa menjawab kebutuhan dunia industri saat ini. “Yang kemudian SMK belum bisa menghasilkan output pendidikan sesuai kebutuhan industri. Itu sebabnya meski lulusan SMK sudah miliki sertifikat, masih belum memiliki kategori untuk bisa ditempatkan di sektor industri yang ada. Artinya kita harus angkat pendidikan sesuai kebutuhan industri,” tandasnya. Ditempat yang sama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim meminta, agar pemerintah pusat memperhatikan sejumlah sekolah yang ada. Pasalnya, dari lebih dari 10.000 sekolah, 50 persennya dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat. “Dari 10.000 sekolah, 50 persen bangunannya dalam kondisi rusak. Bahkan bangunan sekolah yang rusak berat itu hampir 1.000 sekolah. Oleh karena itu Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan kepada anggota Komisi DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor Habib Fahmi Alaydrus untuk mengawal kepentingan masyarakat ini,” tuturnya. Terlebih saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2020 lebih rendah dari tahun sebelumnya. “Dulu anggaran untuk Dinas Pendidikan 27 hingga 28 persen dari total APBD. Saat ini turun menjadi kurang dari 21 persen Saya minta ini menjadi perhatian serius dan prioritas,” pintanya. (ogi/c/yok)