METROPOLITAN - Mimpi Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) semakin bulat. Menyiapkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk pembebasan lahan calon Ibu Kota Bogor Barat, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hingga pemutakhiran dan revisi data administrasi, adalah dua langkah yang kini tengah digalakkan, jajaran Pemerintah Bumi Tegar Beriman demi wujudkan DOB Bogor Barat. Bahkan yang teranyar, DOB Bogor Barat juga mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru'yat. Menurutnya, DOB Bogor Barat merupakan salah satu solusi konkrit, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Saya pernah datang ke daerah pelosok sana, keluhan mereka sama kurang diperhatikan dan sulit dalam mendapatkan pelayanan," katanya saat ditemui di acara Borderlone Economic Summit (BES) di Hotel Royal Tulip, Sukaraja Kabupaten Bogor, belum lama ini. Politisi dari Partai PKS ini juga menilai, meski banyak yang mengatakan DOB Bogor Barat hanya sebatas alat untuk politik dari penguasa, namun hal ini belum tentu benar sepenuhnya. Pasalnya memang ada sejumlah faktor yang memang hanya bisa diselesaikan melalui DOB Bogor Barat. "Itukan hanya persepsi. Kita tidak bisa menilai hal ini begitu saja. Mungkin ada benarnya atau mungkin itu semua tidak benar. Semuanya kembali kepada para pemangku kebijakan nanti," tegasnya. Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga sudah berdiskusi dengan PT Citra Bintang Mataram, yang merupakan Konsultan Penataan Daerah Otonomi Baru, atas rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, secara umum pertemuan tersebut membahas soal aspek kewilayahan. Meliputi potensi wilayah hingga Pendapatan Asli Daerah. Bahkan pertemuan itu juga sempat membahas DOB Bogor Timur. "Mereka adalah konsultan berpengalaman, yang dihayer Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengecek kekurangan administrasi kita," katanya. Pria yang akrab disapa Burhan ini menilai, secara garis besar pertemuan tersebut berlangsung baik. Bahkan konsultan asal Yogyakarta itu, sempat memberikan penilaian positif, atas apa yang sudah dilakukan Pemkab Bogor. Meski begitu, pihak konsultan juga sempat memberikan sejumlah arahan, terkait apa-apa yang mesti dilengkapi dan diperbaharui. Seperti data kependudukan dan lain sebagainya. "Alhamdulillah semuanya lancar. Garis besarnya sampai hari ini, konsultan positif dalam melihat persiapan kita. Apa yang sudah, sedang dan akan kita lakukan terkait kekurangannya tentu akan kita lengkapi. Mereka juga akan membuatkan rekomendasi kepada Pak Gubernur, dan semoga kita menjadi prioritas di Jawa Barat khususnya," ujarnya. Meski moratorium terkait DOB belum dicabut pemerintah pusat, sambung Burhan, pihaknya tetap ngotot ingin menyiapkan semuanya, sambil menunggu kapan moratorium itu dicabut. Disinggung soal langkah kedepannya, Burhan mengaku akan memantapkan kajian dengan pihak DPRD terkait pembebasan lahan calon Ibu Kota Bogor Barat "Meski moratorium tetap kita juga sambil melengkapi. Sehingga nanti, kalau moratorium dicabut, tidak ada alasan persyaratan kita kurang atau alasan lainnya. Tentu banyak yang harus kita lakukan. Yang terdekat ini kami akan memantapkan rapat dengan DPRD terkait pembebasan lahan untuk ibu kota," tegasnya. Sementara itu, Tim Teknis Konsultan Penataan Daerah Otonomi Baru, PT Citra Bintang Mataram, Dwi Huntoro menilai, jika mengacu kepada sisi urgensitas DOB Bogor Barat dinilai memang layak masuk dalam salah satu Amanat Presiden. "Kalau melihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah tentu ini sangat urgen dan layak diprioritaskan," tutupnya. (ogi/c/yok)