METROPOLITAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, terus mendorong agar Pemerintah Provinsi (Provinsi) Jawa Barat, sesegara mungkin menyelesaikan proyek pembebasan lahan, guna memuluskan pembang jalur tambang yang sudah cukup lama diwacanakan. Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan, seyogyanya Pemprov Jawa Barat harus bergerak cepat untuk melakukan pembebasan lahan jalur tambang. Baik lahan milik warga, maupun lahan miliki Perhutani. Menurutnya permasalahan jalur tambang kerap kali disoal oleh warga. Lantaran selama ini kendaraan khusus tambang selalu berbenturan dengan kepentingan masyarakat sekitar. Ketua DWP PPP tersebut juga berkeinginan, agar jalur tambang kelak bisa langsung ke arah Jalan Tol JORR 3 atau Jalan Tol Balaraja, Tangerang. Sehingga tidak kembali melintasi pemukiman warga. Lantaran sering disoal sebagai salah satu penyebab infeksi saluran pernafasan. Karna debu yang ditimbulkan dari truk tambang menimbulkan debu dan polusi. "Jalan khusus tambang ini jangan lagi melewati pemukiman, langsung saja ke jalan tol JORR 3 atau Jalan Tol Balaraja. Karena selain sering terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, debu dan asap dari kendaraan tambang juga berdampak negatif bagi masyarakat sekitar yang dilintasinya," kata Ade. Tak hanya Pemprov Jawa Barat, sambung Ade, Pemprov Banten, Jakarta maupun pemerintah pusat, harus urun rembuk membangun jalan khusus tambang. "Pembangunan jalan khusus tambang ini solusi satu - satunya, untuk terhindar dari dampak negatif yang diakibatkan tingginya lalu lintas kendaraan truk tambang,” bebernya. Terlebih, sambung dia, Pemkab Bogor belum bisa menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), tentang jam operasionam truk tambang, karena banyak warga Kabupaten Bogor yang bekerja di usaha tambang maupun usaha pendukungnya. “Jadi saya ingin semuanya ikut ambil bagian, apalagi bahan tambang itu digunakan untuk kepentingan pembangunan Jabodetabek," ucapnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin mendorong pembangunan jalur tambang kepada pemerintah pusat. "Kita juga ingin mewujudkan ini. Tapi kan ini semua kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR). Intinya kami akan berupaya untuk mendorong kementrian, agar pembangunan ini bisa segera terselesaikan dan tidak ada lagi korban dan warga yang dirugikan," singkatnya. (ogi/c/yok)