METROPOLITAN - Pasca-melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Mal Boxies123, Jalan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, beberapa waktu lalu, DPRD Kota Bogor rupanya masih dibuat geram oleh pengeloa mal. Sebab hingga saat ini, banyak hal yang mereka pertanyakan saat itu, belum muncul kejelasan. Alhasil, DPRD Kota Bogor bakal segera menagih janji pengelola Boxies beberapa waktu kedepan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Dodi Setiawan, mengatakan, pihaknya bakal segera menagih janji-janji yang sempat diutarakan pengelola mal dari pertanyaan para wakil rakyat saat sidak pertama. Apalagi melihat kondisi kontur wilayah yang sangat rawan dengan tebingan curam langsung bersentuhan dengan perkampungan warga. "Waktu itu kami lihat masalah insiden TPT-nya yang rubuh. Nah dalam waktu dekat kami akan datang lagi, menanyakan sesuatu hal yang belum dituntaskan oleh mereka. Kami ingin tahu mereka betul-betul mendengarkan kami atau tidak, saat sidak lalu kan banyak yang kami sampaikan," katanya saat ditemui Metropolitan, kemarin. Apalagi, sambung dia, mal Boxies dikabarkan bakal segera melangsungkan launching, disaat masih banyak persoalan yang membelit. Ia pun menyayangkan hal itu, jika permasalahan yang ada dengan warga, yang juga dikritisi anggota dewan, justru seakan tidak didengar pengelola. "Kabarnya mau launching akhir Januari ini. Kok begitu? Masalah masih ada, bagaimana keberadaan mereka berdampak ke warga? Itu rawan longsor sekali. Apa betul juga jika selesai, desakan kami soal tenaga kerja lokal itu dijalankan tidak?" ujar politisi partai Demokrat itu. Ia mengaku kurang gereget saat sidak pertama lantaran baru sekali datang ke lokasi. Berbeda dengan anggota Komisi III DPRD lainnya, Atty Somaddikarya, yang kala itu 'walk out' saat audinsi dengan pengelola, dan menyebut pengelola 'bedegong', lantaran tidak menerima dengan baik kedatangan wakil rakyat ke lokasi proyek yang bermasalah. "Ini memang dapilnya, makanya beliau tahu sekali, sampai akhirnya marah. Intinya paling cepat pekan depan kami datang lagi, tagih soal TPT, sejauhmana treatmentnya, karena kondisi masih sangat mengancam warga," ucapnya. Dodi menambahkan, Jangan sekedar karena sudah ada ganti rugi pasca insiden kepada warga, lalu persoalan selesai begitu saja. Keberlangsungan mal jika nantinya malah mengancam keselamatan warga, disebutnya bakal jadi hal yang sia-sia. "Buat apa? Uang mah bisa dicari. Kalau keselamatan warga, itu yang utama. Kalau operasi lalu malah bikin inisiden lagi mah buat apa," ketusnya. Termasuk solusi membebaskan perkampungan warga, bakal jadi pertanyaan yang bakal dicecar Komisi III. Ia melihat, kondisi perkampungan memang sangat rawan tertimpa TPT mal. Dodi mengaku pembebasan lahan menjadi salah satu solusi realistis demi keselamatan warga. Apalagi jika janji pengelola memperkuat TPT dan sistem drainase serta sumur resapan, tidak dilakukan pengelola. "Kalau nggak ada tindakan, itu pasti rubuh lagi. Lihat saja kondisi curam begitu. Memang bebaskan saja, supaya warga nggak was-was. Kalau perusahaan besar, ya bebaskan saja. Kami akan tagih janji mereka," paparnya. Menanggapi hal itu, General Manager Building Management PT Sinar Indonesia Loka, Jozarki Terunajaya menyebut, upaya penguatan TPT, pembuatan sumur resapan hingga pemberian akses jalan untuk warga sudah dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pasca insiden. Namun untuk pembebasan lahan, ia mengaku masih kesulitan karena permintaan harga dari warga yang dianggap keterlaluan dan terlalu tinggi. "Sehingga kami urung lakukan itu. Secara hitungan bisnis tidak realistis, jadi sementara sambil pembicaraan, kami perkuat saja tembok supaya nggak longsor lagi," kilahnya. (ryn/c/yok)