METROPOLITAN - Pada pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor pada tahun lalu, sempat bermasalah sejak hari pertama lantaran persoalan server yang tidak beres. Alhasil, menganggu proses pelaksanaan tes dan sempat tertunda beberapa jam. Hal serupa pun bisa saja terjadi apabila tidak mendapat perbaikan pada tahun ini, yang rencananya bakal dihelat 27 Januari 2020 di Gedung Tegar Beriman. Apalagi, untuk CPNS yang mendaftar di Pemerintah Kabupaten (Bogor) saja mencapai 22.000 pendaftar yang lolos seleksi administrasi. Belum lagi, pelaksanaan tes di Bumi Tegar Beriman sebagai tuan rumah, rencananya bakal digabung dengan tes CPNS-nya Pemkot Bogor. Sehingga, bakal menambah beban kepanitiaan untuk bekerja menghindari kacaunya server, yang bisa berakibat molornya jam pelaksanaan tes. Hal itu pun mendapat perhatian dari anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Heri Aristandi, yang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk melakukan persiapan yang matang jelang pelaksanaan seleksi akhir Januari ini. Pihaknya pun bakal memanggil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor dalam waktu dekat, untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan yang dilakukan. Terutama, persoalan jaringan dan koneksi internet serta kesiapan sarana prasarana penunjang seleksi. “Kami butuh informasi itu, supaya kami tahu, seberapa jauh kah persiapannya. Termasuk soal koneksi dan jaringan, itu harus dipastikan semua siap. Berbicara koneksi dan jaringan, erat kaitannya dengan kesiapan alat-alatnya. Dan itu harus segera dipastikan,” katanya saat ditemui Metropolitan di ruangannya, kemarin. Selain itu, ketua fraksi Gerindra itu juga melihat kuota CPNS untuk tenaga medis masih perlu ditingkatkan. Mengingat kebutuhan yang mendesak dilapangan. Sebab dalam catatannya, ada ratusan puskesmas yang tersebar seantero Kabupaten Bogor, namun ironis karena ada beberapa yang tidak memiliki dokter. Ia pun berharap, kuota 839 formasi CPNS, yang diperebutkan sekitar 22 ribu pelamar yang nantinya diterima, bisa benar-benar bekerja maksimal “Kita ini butuh tenaga medis. Dari ratusan puskesmas, ada lho yang tidak ada dokternya, itu diluar dokter kepala ya. Masak yang memeriksa perawat saja? Nah ini kan harus jadi perhatian, kedepan usulan kuota ini harus setidaknya ditambah, supaya tercukupi,” tegas Heri. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor Kardenal menuturkan, Gedung Tegar Beriman sejauh ini masih diproyeksikan menjadi lokasi penyelenggaraan tes, yang bakal digelar dengan sistem online. Segala persiapan terus dilakukan, dengan yang paling utama yakni soal jaringan dan koneksi digital lain. Jaringan pun disebut jadi faktor utama sukses tidak-nya tes CPNS nanti. Ia sesumbar, kawasan Pemerintahan Kabupaten Bogor sudah punya fiber optik untuk mendukung koneksi di banyak kantor pemerintahan. Meski begitu, karena jumlah peserta yang seleksi diprediksikan membludak dan waktu seleksi yang harus serentak, paling realistis untuk menambah daya penggunaan jaringan. “Kita sudah punya fiber optic. Selama ini sudah digunakan untuk connecting internet, kelancaran penggunaan internet. Kami juga mensupport untuk ketersediaan koneksi internet seleksi berbasis online itu, dengan kekuatan penuh. Itu tanggungjawab Diskominfo secara menyeluruh. Sekarang sih sudah siap, kan sudah tersedia sebelum seleksi ini,” tukasnya. Berkaca pada pengalaman tahun lalu saat server mengalami gangguan dan mengakibatkan jam seleksi harus molor, pihaknya bakal menyiapkan tim khusus yang bertugas mengawasi dan memantau jaringan atau koneksi saat ujian berlansung. Agar saat tes berlangsung, sistem tidak gangguan dan mengacaukan proses seleksi. “Antisipasi agar tidak down, akan kami siapkan secepatnya. Apalagi karena serentak waktu tes-nya, maka kita perlu supporting maksimal. Agar tidak ada gangguan,” tutup Kardenal. Sementara itu, proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 Kota Bogor sampai saat ini masih berlangsung. Berdasarkan hasil penyaringan dari proses administrasi, tercatat ada 5367 peserta yang lolos. Berdasarkan data yang diterima oleh Metropolitan, dari 61 formasi yang dibuka, terdapat satu formasi yang tidak ada pelamarnya. Yaitu formasi untuk bagian promkes pada Dinas Kesehatan yang diperuntukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor sedang menunggu surat dari Badan Kepegawaian Negeri (BKN) Regional III Jawa Barat untuk menentukan jadwal pelaksanaan tes pertama. “Pelaksanaan Kota Bogor itu kosering dengan Kabupaten Bogor atau dilaksanakan bersama-sama dengan pembiayaan yang berbeda, tapi satu lokasi. Rencananya di gedung tegar beriman,” ucap Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai, Aries Hendardi. Walaupun nanti tes berlangsung di satu gedung yang sama, sambung Aries, untuk waktu pelaksanaannya akan berbeda. Berdasarkan tes di tahun-tahun sebelumnya, peserta CPNS Kabupaten Bogor akan mendapatkan jatah untuk tes terlebih dahulu. Setelah semua peserta sudah selesai, baru peserta dari Kota Bogor melaksanakan tes pertama. Nantinya, tes yang akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) dibagi menjadi lima sesi setiap harinya. Setiap hari, akan ada 1400 sampai 1500 peserta yang di ujikan dan diawasi langsung oleh BKN selama empat hari. “Hasil tes yang mereka lakukan juga akan langsung terlihat. Jadi tidak perlu menunggu waktu lagi untuk mengetahui hasil seleksi,” ujar Aries. Melihat kondisi tes CPNS yang berlangsung di Kabupaten Bogor, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Siti Maesaroh menilai hal tersebut dikarenakan pengelolaan aset yang buruk di Kota Bogor. “Ini kan para calon PNS Kota Bogor, harusnya tes di Kota Bogor agar mereka bisa melihat bagaimana kinerja di pemerintahan di Kota Bogor,” kata Siti kepada Metropolitan saat ditemui di ruangannya. Ia meyayangkan dari sekian banyak aset di Kota Bogor yang ada, malah tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai lokasi tes CPNS Kota Bogor. Saat ini anggota Komisi I DPRD Kota Bogor yang sudah memasuki masa sidang ke II mengaku akan meminta daftar aset-aset yang ada di Kota Bogor untuk diinventarisasi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keberadaan aset yang sudah sering sekali ia temui disalahgunakan oleh oknum-oknum. Ia mengambil contoh mess mahasiswa Latimojong yang merupakan aset Kota Bogor malah mau dihibahkan ke para mahasiswa Latimojong. “Untuk kita sendiri saja masih membutuhkan aset tersebut, kok malah mau diberikan ke orang lain. Ini bukti Pemkot Bogor tidak mampu menjaga aset dan memelihara aset yang ada di Kota Bogor,” tegasnya. (dil/ryn/d/yok)