Senin, 22 Desember 2025

KMPB Beberkan Borok Proyek Situ Plaza Cibinong

- Senin, 27 Januari 2020 | 08:54 WIB
BEBERKAN: KMPB membeberkan borok proyek Situ Plaza Cibinong yang saat ini disoroti berbagai pihak.
BEBERKAN: KMPB membeberkan borok proyek Situ Plaza Cibinong yang saat ini disoroti berbagai pihak.

METROPOLITAN - Proyek pembangunan Situ Plaza Cibinong terus mendapat sorotan khalayak ramai, mulai dari warga hingga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pun memelototi pekerjaan Rp7,2 miliar, yang bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat itu. Mulai dari dugaan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga kejanggalan fisik pekerjaan. Kecaman pun datang dari koordinator aksi Keluarga Masyarakat Peduli Bogor (KMPB) M Fachri, yang melihat proyek milik Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) itu sarat kejanggalan dan dianggap gagal dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pihaknya pun sudah melakukan tinjauan langsung ke lokasi. Hasilnya, secara kasat mata, banyak hal yang dianggap tidak sesuai dengan anggaran yang mesti dikucurkan oleh pemerintah. "Kami lihat sendiri banyak kejanggalan. Anggaran besar tapi nggak maksimal, bahaya kalau dibiarkan. Setidaknya ada beberapa 'hal aneh', yaitu keterlambatan masa pengerjaan, pemasangan tiang pancang yang nggak sesuai dengan DED (Detail Engineering Design, red)," katanya kepada Metropolitan, kemarin. Selain itu, sambung dia, dari kondisi eksisting, terlihat tidak adanya resapan air pada lantai. Sehingga saat turun hujan, pada lantai pun muncul genangan-genangan air yang membahayakan pengunjung. Di beberapa titik pun terdapat material keramik yang terkelupas. "Apa ada pengurangan volume? Atau lalai yang disengaja?" ketusnya. Ia melanjutkan, wajar jika masyarakat pun bertanya-tanya dan menduga ada yang salah dengan pembangunan Situ Plaza Cibinong itu. Buatnya, kuat sinyal ada 'persekongkolan jahat' lantaran banyak ketidakpatuhan perundang-undangan dan kontrak kerja. "Ketika ada ketidakpatuhan itu, menjurus ke tindakan pidana. Kami minta penegak hukum segera masuk, periksa konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, red), pejabat penerima hasil pekerjaan dan pihak lain yang terlibat," tukasnya. Fachri pun mewanti-wanti warga Bogor dengan membagikan secarik kertas yang berisi edukasi tentang keadaan dan pandangan KMPB terhadap keadaan setu plaza. Diharapkan, bagi warga yang ingin berkunjung ke Situ Plaza Cibinong untuk berhati-hati saat berada di kawasan tersebut, lantaran melihat banyaknya kejanggalan yang ada. Selain itu, ia pun berharap perhatian dari bupati dan DPRD untuk mengusut tuntas kasus ini. "Kami bukan penegak hukum, tapi memberi bentuk perhatian. Kami berharap bupati, DPRD dan DPKPP turun tangan lah, evaluasi proyek ini. Banner release dan aksi akan terus berlanjut untuk kami sampaikan ke pemrov jabar sebagai infromasi bahwa anggaran yang di kucurkan begitu hasilnya," ujar Koordinator Presidium KMPB, Sihol. Sebelumnya, persoalan Situ Plaza Cibinong mendapat perhatian dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya. Apalagi, duit yang digunakan merupakan bantuan dari Pemprov Jabar namun malah memunculkan polemik. Buatnya, terkait pembangunan Situ Plaza Cibinong, memang Pemprov Jabar hanya memberikan bantuan keuangan saja, sedangkan mulai dari Detail Engingeering Design (DED), proses lelang, pelaksanaan hingga pengawasan, merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Namun, ia mengaku kecewa jika ada bantuan yang datangnya dari provinsi Jabar, harus berakhir dengan polemik. Mulai dari jumlah tiang pancang yang dianggap terlalu banyak, posisi yang miring dan terlihat membahayakan, hingga dugaan temuan BPK. "Jika problem teknis pelaksanaannya ada di Pemkab Bogor. Ya mereka lah yang harus menerima konsekuensinya. Kalau bagi kami, ya hanya bisa mengelus dada saja. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada banyak kejanggalan sampai jadi temuan (BPK)," katanya. Ia berharap, persoalan ini segera terselesaikan agar tidak menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bogor sebagai penerima bantuan dari Jabar. Apalagi jika benar jadi temuan BPK, tentu menjadi konsekuensi bagi pemda. "Dengan satu tahun pengalaman pemerintahan baru, saya kira pengawasan kedepan harus diefektifkan," tuntas politisi Partai Demokrat itu. (ryn/c/yok)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Terkini

X