METROPOLITAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengkaji rencana perampingan eselon yang diwacanakan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, M. Taufik. Pria yang akrab disapa taufik ini menjelaskan, terkait penyederhanaan eselon ataui pemangkasan eselon III dan IV yang diwacanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), nampaknya dalam waktu dekat belum dapat dijalankan di Pemerintah Kota Bogor lantaran pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium. “Jadi yang masih dalam tahap pengkajian itu di tingkat kementerian dan BUMD, kemungkinan itu akan mulai diterapkan bulan Juni,” ujar Taufik, usai kegiatan pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Bogor di ruangan Paseban Sri Bima, Balaikota, Kota Bogor. Ia berharap, arahan Presiden Jokowi itu dapat dirampung pertengahan tahun ini. Pengkajian itu nantinya akan menghasilkan sektor mana saja yang dirampingkan. “Tapi yang jelas, pada bulan Juni kemungkinan DPMPTSP akan kami rampingkan, tapi kami masih menunggu petunjuk dari Kemendagri,” ujarnya. Sementara itu, Bima Arya menegaskan, pemangkasan eselon itu dipastikan tidak akan berdampak pada pendapatan dan gaji pegawai di lingkup Pemkot Bogor. "Jadi bukan berarti ada honor yang berkurang, atau gaji yang berkurang. Ini semua rekstrukturisasi saja, agar terjadi efisiensi, jadi tidak akan mengubah pendapatan, honor, dan lain-lain,” ucapnya. Ditempat yang sama, sebanyak 24 pejabat pengawas (Esselon IV) di lingkungan Pemkot Bogor resmi dilantik Wali Kota Bogor, Bima Arya, Jumat (31/1). Pelantikan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Pasabean Sri Bima dan disaksikan sejumlah pejabat Pemkot Bogor. Menurut Bima, pelantikan kali ini dilandasi oleh tiga hal yang pertama adalah akselerasi. Politisi PAN itu menegaskan jika Bogor berlari bukan selogan, Bogor berlari bukan hanya retrorika, Bogor berlari itu adalah sungguhan. “Tidak terlalu rumit memahaminnya, tidak ada filosofi yang terlalu berat. Sesederhana bahwa kita harus cepat untuk melayani warga dengn hati,” ucapnya. Sehingga penyesuaian dan pergeseran kali ini dilakukkan dalam konteks itu, agar terorganisasi dengan baik. Hingga kini, kata dia, masih ada dinas yang perlu didorong agar terus berlari mungkin karena persoalan SDM. “Kita akan lakukan penyesuaian agar betul-betul bisa berlari, jadi yang berlari saja bukan satu orang tapi seluruhnya,” tukasnya Selain akselerasi, yang kedua adalah kegiatan organisasi, dan ketiga adalah evaluasi. (dil/c/yok)