METROPOLITAN - Direncanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur masyarakat Kabupaten Bogor, proyek pembangunan Situ Front City Plaza Cibinong malah berakhir tragis. Dugaan adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga berbagai elemen warga yang menilai ada kejanggalan pada proyek Rp7,2 miliar itu pun mengemuka. Selain itu, uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan, yang rupanya berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat, bisa jadi sia-sia dan tidak terserap maksimal. Dana yang dialokasikan masih ngendap di kas daerah lantaran menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK. "Ini (uangnya) masih ada di kas daerah. Sekarang ini kan masih berproses pemeriksaan di BPK. Ya kita tunggu itu. Dari situ, pasti hasil temuan akan ditindaklanjuti," kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Juanda Dimansyah kepada Metropolitan, akhir pekan lalu. Ia menambahkan, ketika ada hasil LHP dari BPK, akan terlihat berapa kerugian negara yang harus dikembalikan oleh penyedia jasa pelaksana kegiatan. Sehingga masih harus menunggu hasil audit dari BPK. Meski begitu, Juanda enggan menjabarkan lebih lanjut tentang waktu yang diperlukan atau dideadline untuk merilis hasil temuan BPK itu. "Intinya pekerjaan itu juga belum dibayar, masih ada dananya di kas daerah. Menunggu hasil BPK untuk pastinya ditindak lanjut," imbuhnya. Saat dikonfirmasi, Pelaksana Harian PT Sinar Cempaka Raya Dodi Setiawan membenarkan hal itu. Ia menyebut pekerjaan yang dilakukan belum mendapat bayaran. Sama halnya soal dugaan temuan BPK, ia memilih menunggu proses yang ada dan enggan berandai-andai, jika belum ada LHP secara resmi. "Posisi kami menunggu saja, kan ada prosedur di BPK-nya," singkatnya. Sebelumnya, kisruh poyek Situ Front City Plaza Cibinong mendapat perhatian khalayak, salah satunya Keluarga Masyarakat Peduli Bogor (KPMB) yang sempat melakukan tinjauan langsung hingga membagikan banner kepada warga yang berada di lokasi. Hasilnya, pihaknya menemukan berbagai kejanggalan dan mengancam akan menggeruduk kantor DPKPP jika surat audiensi untuk kejelasan dan transparansi yang dilayangkan akhir pekan lalu, tidak mendapat respon. "Jika tidak ada itikad baik, kami akan beri 'kejutan' didepan kantor mereka karena kami anggap bukan sikap kooperatif," tuntas Koordinator Presidium KMPB, Sihol. (ryn/c/yok)