METROPOLITAN - Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Lusiana Nurissiyadah, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sesegera mungkin melakukan relokasi dan refocusing anggaran pemkot untuk percepatan penanganan wabah Covid-19, dalam waktu dekat. Mengingat kondisi di Kota Bogor sudah melewati 14 hari penanganan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, langkah cepat relokasi dan refocusing (pemindahan) anggaran mutlak diperlukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Tak hanya untuk penanggulangan dari segi penanganan medis semata, seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), masker dan cairan desinfektan, tapi juga untuk menstabilkan ekonomi warga Kota Hujan yang terdampak Covid-19. ”Relokasi dan refocusing anggaran ini untuk melakukan program Jaring Pengaman Sosial kepada masyarakat Kota Bogor yang terdampak, khususnya mereka yang harus melakukan isolasi diri di rumah tanpa bisa beraktivitas dan mencari nafkah, seperti Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) hingga Pasien Positif Covid-19,” bebernya. Wanita yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor itu menilai, sudah saatnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memikirkan masyarakat yang terdampak wabah. Sebab, mereka tidak bisa mencari nafkah. ”Lalu nasib keluarga mereka bagaimana? Ini kan harus kita pikirkan. Jaring Pengaman Sosial harus bisa disalurkan, sehingga masyarakat bisa tenang tanpa memikirkan kebutuhan dapur,” ujarnya. Menurutnya, dampak langsung Covid-19, seperti ojek online dan pedagang kecil begitu terasa. ”Mereka hari ini bekerja baru bisa makan. Tapi karena ada seruan dari pemerintah untuk tinggal di rumah, jadi banyak warga yang kehilangan penghasilannya,” katanya. Jika wabah Covid-19 terus berlangsung hingga beberapa waktu ke depan, sambung dia, kewajiban pemerintah harus hadir dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. ”Khususnya mereka yang berstatus ODP, PDP dan positif Covid-19 dan warga yang rentan. Ini perlu jadi catatan kita ke depan,” tegasnya. Idealnya, menurut dia, Pemkot Bogor bisa merelokasi dan refocusing anggaran sekitar Rp20 miliar untuk antisipasi penanganan wabah Covid-19 yang bisa diambil dari berbagai pos anggaran. Ia mengaku siap mendorong hal ini jika pemkot mau melakukan kajian dan merumuskan anggaran sesuai kebutuhan dan peruntukan. ”Anggaran ini bukan hanya untuk penanggulangan dan penanganan semata. Kita juga harus siapkan cover anggaran untuk dampak ekonomi masyarakat, karena wabah ini. Jadi, kita harus siapkan segala kemungkinan terburuknya,” tuturnya. Untuk pos anggaran, tambah dia, pemkot bisa mengalokasikan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dari pos anggaran perjalanan dinas di setiap instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bogor. Atau, Tim TAPD bisa mengkaji kembali dari anggaran yang sudah ada. Pos anggaran lain di mana yang tidak termasuk dalam prioritas dan bisa dirumuskan bersama. Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan, semua permasalahan yang ditimbulkan karena wabah Covid-19 seharusnya tidak semua dilimpahkan ke pemerintah. Warga harus gotong-royong dan saling membantu satu sama lainnya. ”Jangan semua dibebankan kepada pemerintah. Kita harus bangun solidaritas antarwarga. Harus ada gotong-royong. Jadi, antara satu warga dengan warga lainnya harus saling membantu. Yang kaya membantu yang miskin, yang punya membantu yang tidak punya. Itu tujuan Allah menurunkan Covid-19 di dunia ini,” bebernya saat telekonferensi akhir pekan kemarin. Sekadar diketahui, Pemkot Bogor menganggarkan Rp7,9 miliar untuk penanggulangan wabah Covid-19. Anggaran tersebut dilakukan pasca ditetapkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB) Kota Bogor atas mewabahnya Covid-19 di Kota Hujan. Perubahan anggaran sebesar Rp7,9 miliar yang semula sebesar Rp1 miliar itu diambil dari pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Mengingat status Kota Bogor saat itu sedang genting. Terlebih saat diumumkannya Wali Kota Bogor, Bima Arya, sebagai pasien positif corona perdana. (ogi/c/ yok/py)
Senin, 22 Desember 2025
