Di balik keputusan diizinkannya transportasi kembali beroperasi di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan perang dingin antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Sebab, keputusan tersebut dianggap mengacaukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diterapkan di sejumlah daerah penyangga ibu kota. Salah satunya Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor. BUPATI Bogor, Ade Yasin, mengungkapkan, keputusan tersebut justru bisa menga­caukan penerapan PSBB saat ini. Sebab, Pemkab Bogor saja masih kesulitan mendi­siplinkan masyarakat. “Pe­merintah pusat seharusnya melihat perkembangan di daerah, sudah landai atau belum, karena kan di angku­tan kota virus lebih mudah menyebar,” katanya. Orang nomor satu di Kabu­paten Bogor itu merasa pe­merintah pusat tidak mendu­kung penuh penerapan PSBB di daerah. ”PSBB akan sia-sia jika tidak mendapat dukungan. Kami di wilayah sudah kere­potan dengan regulasi yang terus berubah. Kami minta pemerintah pusat mendukung apa yang sedang kami lakukan saat ini,” ujarnya. Hal senada diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. Ia mengaku bing­ung dengan kebijakan menhub tersebut. ”Kemarin kan dila­rang mudik, terus ada pem­batasan-pembatasan, sekarang dibuka lagi. Terus terang kami bingung,” tuturnya. Dedie menjelaskan, menhub menyebutkan bahwa masy­arakat yang boleh bepergian ke luar daerah hanya untuk penugasan pekerjaan, kegia­tan bisnis dan logistik. Akan tetapi, pengecekannya tentu membutuhkan banyak te­naga. ”Apa kita mampu menge­cek satu-satu orang yang mau bisnis, pulang kampung sama mau mudik? Artinya, kita ha­rus punya kemampuan untuk mengecek satu per satu orang,” ungkapnya. ”Selain membutuhkan per­sonel yang banyak, petugas juga harus 24 jam mengecek satu-satu orang bukan. Jadi ya, kami pokoknya terserah pemerintah pusat saja maunya gimana. Kami sudah berupaya, tapi kemudian kebijakannya berubah-ubah. Kami bingung maksudnya,” sambungnya. Dedie berharap pelaksana­an PSBB ini bisa dilakukan dengan maksimal. Akan te­tapi, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten tentu bisa memperlambat waktu berakhirnya pandemi ini. ”Kalau ini bisa dilakukan dengan konsisten, disiplin dan PSBB ini dipatuhi masyarakat, harapannya kan tadi cepat selesai. Tapi kalau memang kebijakannya tarik-ulur, ya kami belum tahu apakah wak­tunya bisa cepat atau malah selesai di akhir tahun,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal kembali memberikan izin operasi un­tuk berbagai moda transpor­tasi untuk mengangkut penum­pang ke luar daerah, setelah larangan operasi transportasi diberlakukan dalam mencegah mudik Lebaran. Menhub, Budi Karya Su­madi, mengatakan, ini bukan relaksasi ataupun kelongga­ran, melainkan penjabaran Permen 25 Tahun 2020 soal pengaturan transportasi saat mudik Lebaran. ”Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi lo ya. Artinya dimungkinkan semua moda angkutan, baik udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu harus menaati protokol kesehatan,” kata Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (6/5).(ps/dtk/rez/py)