METROPOLITAN - Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor mendesak pemerintah pusat tegas dalam menentukan kebijakan soal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu meny­usul keputusan pemerintah pusat yang mengizinkan moda transportasi kembali beroperasi di tengah wabah virus corona. Wakil Wali Kota Bogor, De­die A Rachim, mengaku bing­ung dengan keputusan pe­merintah pusat soal PSBB. Meski begitu, pemkot men­dukung apa yang menjadi keputusan pe­merintah pusat, khususnya di bidang transportasi serta regulasi yang mengaturnya. ”Awalnya kami merasa bingung, tapi kalau niatnya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian ya silakan saja, selama hal itu bisa kami pahami,” katanya. ­ Maka dari itu, suami Yanti Rachim ini meminta pemerin­tah pusat secepat mungkin mengeluarkan pedoman soal petunjuk pelaksanaan PSBB bagi pemerintah daerah, khususnya mereka yang mela­kukan PSBB di wilayahnya masing-masing. ”Kami min­ta pemerintah pusat segera mengeluarkan petunjuk tek­nis PSBB supaya tidak tum­pang tindih saat pelaksanaan di lapangan. Sebab, kami kan ujung tombak penerapan PSBB di wilayah,” terangnya. Menurut Dedie, pembuatan petunjuk teknis tersebut un­tuk meminimalisasi terjadi­nya tumpang tindih penera­pan PSBB di lapangan serta mencegah melencengnya tujuan PSBB yang selama ini sudah dirumuskan. ”Kami juga kan punya target. Kalau kebijakan PSBB ganti, kami harus menyesuaikan. Ini pasti kami sampaikan ke pe­tugas di lapangan. Kami takut apa yang kita laksana­kan tidak efektif,” pungkasnya. (ogi/b/rez/py)