METROPOLITAN - Di tengah pandemi Covid-19, laju pembangunan di Kabu­paten Bogor ikut terdampak. Hingga pekan pertama Mei, baru ada 30 paket pekerjaan konstruksi yang masuk ten­der di Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dengan total pagu Rp185,1 miliar dari 20 Satuan Kerja Perang­kat Daerah (SKPD). Pemkab Bogor pun tetap mempertahankan beberapa proyek prioritas, mencakup kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. ”Infrastruktur kalau urgen seperti jalan rusak harus tetap diker­jakan. Kan kita prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, ter­masuk infrastruktur,” katanya. Sementara itu, Kepala Ba­gian Program Pengendalian dan Pembangunan (Pro­dalbang) Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika, menuturkan, kegiatan konstruksi yang pu­nya efek perbaikan ekonomi harus tetap didorong. Namun dengan catatan tetap menja­lankan prosedur dan protokol kesehatan. ”Jadi, nanti akan ada standar keselamatan dan kesehatan kerjanya,” ujarnya. Mantan kabid Infrastruktur dan Pengembangan pada Bap­pedalitbang Kabupaten Bogor itu menambahkan, dalam proses konstruksi yang ber­jalan akan dibentuk satuan tugas (satgas) untuk menanga­ni Covid-19 sebagai pengawas kegiatan pekerjaan. ”Jadi, sekarang kita dorong peker­jaannya, proyeknya, untuk segera dilaksanakan. Tapi tetap mengedepankan pro­tokol kesehatan,” ujarnya. Saat ditanya kelanjutan salah satu proyek strategis Pemkab Bogor yang kini belum ram­pung, yaitu proyek pembangu­nan Jalan Bojonggede-Kemang (Bomang), ia mengakui jika pekerjaan itu masuk prioritas. ”Kalau itu (pekerjaan kon­struksi, red) berhenti semua, ke depannya akan sulit. Dalam konteks prodalbang memang harus ada percepatan lelang agar ekonomi terus berputar seiring penanganan Covid-19,” paparnya. Hal itu pun mendapat respons Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Rencananya akhir Mei ada 30 paket peker­jaan konstruksi yang masuk tender. “Jika ditotal baru ada 120 paket pekerjaan dari ber­bagai kegiatan dengan pagu Rp299,6 miliar yang masuk lelang hingga 8 Mei,” terang­nya. Untuk pembayaran, sambung dia, akan disesuaikan dengan persentase pekerjaan saat harus dihentikan. Selain itu, tidak ada penerapan sanksi saat harus dihentikan, baik kepada penyedia jasa ataupun Pemkab Bogor. Ratusan paket akan dilelang serentak agar paket-paket pekerjaan yang ada bisa ’dinikmati’ banyak penyedia jasa dan tidak itu-itu saja. ”Kalau serentak kan semua pasti ikut. Jadi peluang besar­nya akan merata dibanding­kan dengan bertahap. Hara­pannya agar perputaran uang lebih besar terjadi di lingkup masyarakat kita dan ada pe­ningkatan pendapatan ma­syarakat Kabupaten Bogor lah,” imbuhnya. Dari ratusan paket proyek infrastruktur yang akan di­tender, ia mengakui akan didominasi pekerjaan yang berkaitan dengan sektor yang menunjang penanganan Co­vid-19 di Kabupaten Bogor. Yang jelas, infrastruktur sek­tor kesehatan jadi prioritas. Misalnya, puskesmas dan rumah sakit serta infrastruk­tur penunjang. ”Di antaranya seperti jalan ke fasilitas kesehatan misalnya. Lalu rehabilitasi pascaben­cana awal tahun lalu juga ada di prioritas, nggak kena refo­cussing (pergeseran, red) anggaran di APBD 2020,” pungkasnya. (ryn/c/feb/py)