Senin, 22 Desember 2025

DPUPR Paling Banyak Dikeluhkan Warga Bogor

- Jumat, 12 Juni 2020 | 09:03 WIB

Tak kurang dari 1.533 aduan masyarakat Kota Bogor masuk dapur aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (Si Badra) periode Januari hingga 31 Mei. Tidak dimungkiri, hadirnya Si Badra sangat membantu masyarakat dalam melaporkan berbagai keluhan pelayanan pemerintah. BAHKAN, warga bisa menyampaikan keluhannya kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tanpa harus repot datang ke kantor dinas tertentu. Aduan dari masyarakat dinilai sangat membantu pemerintah dalam mencakup wilayah Kota Bogor yang ter­diri dari 68 kelurahan yang tergabung dalam 6 kecamatan. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Per­sandian (Diskominfostandi) Kota Bogor, Rahmat Hidayat, mengatakan, dari 1.533 lapo­ran yang masuk dalam apli­kasi, sebanyak lima dinas tengah menjadi sorotan warga. ”Dari 1.533 aduan yang masuk, ada lima dinas yang paling banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Ini dibuktikan dengan tingginya angka aduan masyarakat terhadap lima dinas tersebut,” kata Rahmat saat ditemui Metropolitan di ruangannya. Kelima dinas itu, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Peru­mahan Rakyat (DPUPR), Di­nas Sosial (Dinsos), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim), Dinas Per­hubungan (Dishub) dan Pe­rusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor. ”DPUPR ada 657 aduan, Din­sos ada 639, Disperumkim 560, Dishub 420 dan Perumda 369 aduan. Kelima dinas itu yang menjadi tren aduan di apli­kasi Si Badra sejak awal Janu­ari hingga 31 Mei. Untuk Juni ini belum kita rekap karena masih berlangsung,” tuturnya. Laporan tersebut, sambung dia, nantinya diserahkan ke­pada wali kota Bogor sebagai salah satu penilaian terhadap kinerja sejumlah dinas dan instansi terkait. “Kami rutin melaporkan ini ke Pak Wali Kota satu bulan sekali sebagai salah satu bahan rujukan eva­luasi dan barometer kinerja dinas terkait,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Anggraeny Iswara, mengaku legawa saat menda­pati kabar jika instansi yang dipimpinnya masuk tiga besar dinas dengan aduan terba­nyak versi Si Badra. ”Iya nggak apa-apa. Lagi pula jenis aduan dan laporan dari masyarakat jenisnya per­mintaan informasi. Kami selalu memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang disampaikan masyarakat ke­pada kami lewat Si Badra ini,” terangnya. Anggraeny menambahkan, pihaknya akan terus mela­kukan evaluasi atas seluruh kinerja instansi terkait agar pada periode nanti Dinsos tidak kembali menempati posisi tiga besar dinas dengan aduan terbanyak versi apli­kasi SiBadra. (ogi/b/mam/py)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X