METROPOLITAN – Pembagian bantuan sosial (bansos) Kota Bogor tahap ke II segera dilakukan. Namun saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih melakukan screening tahap akhir sebelum bantuan dari APBD Kota Bogor ini disalurkan. Screening yang dilakukan Pemkot Bogor ini merupakan bentuk dari tindak lanjut aduan masyarakat yang mengaku belum mendapatkan bantuan selama pandemi corona. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bogor, sejak dibukanya meja pengaduan untuk masyarakat mengadu karena belum mendapatkan bantuan. ”Sampai kemarin tercatat ada 12.547 KK yang mengadu ke Kota Bogor melalui berbagai platform,” ujar Kadiskominfo, Rahmat Hidayat, Selasa (23/6). Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan, dinamika di masyarakat yang belum mendapatkan bantuan cukup tinggi. Berbagai aduan dilayangkan masyarakat, baik melalui aplikasi Salur, SiBadra, surat terbuka dan meja pengaduan di Balai Kota Bogor. ”Dari 12 ribu aduan, kami berhasil memasukkan kurang lebih 9 ribu masyarakat ke data penerima bantuan sosial,” ujarnya. Penambahan ini, sambung Dedie, merupakan realisasi kuota penerima bantuan non-DTKS dari APBD Kota Bogor yang berjumlah 23 ribu KK. Dalam penyaluran bansos APBD Kota Bogor gelombang pertama, Pemkot Bogor menganggarkan kurang lebih Rp10 miliar untuk sekitar 19 ribu KK. Namun dalam penyalurannya, ternyata ada beberapa KK yang menerima dua jenis bantuan, sehingga hanya 17 ribu KK yang mendapatkan bantuan. ”Dari 9 ribu KK yang masuk ke gelombang dua kan hanya 6 ribuan. Nah, sisanya kita masukkan ke program jaga,” jelasnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Anggraeny, mengungkapkan, berdasarkan hasil pembenahan data, kuota untuk penerima bansos gelombang kedua bertambah sekitar 4.000 penerima. ”Yang semula di tahap 1 jumlahnya 19,904 menjadi 23,000 di tahap 2,” katanya, Senin (22/6). Penambahan ini, sambung Anggraeny, dilakukan karena anggaran untuk bantuan sosial masih mencukupi. Di mana berdasarkan peta anggaran penanganan Covid-19 Kota Bogor, Pemkot Bogor menganggarkan Rp53 miliar untuk Jaring Pengamanan Sosial (JPS) atau bantuan sosial. Sedangkan pada gelombang pertama anggaran yang digunakan baru sekitar Rp10 miliar. (dil/b/mam/py)