Senin, 22 Desember 2025

Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut

- Senin, 29 Juni 2020 | 10:16 WIB

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) empat tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini atas LKPD di Tahun Anggaran 2019 Pemkot Bogor, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyampaikan secara daring raihan WTP keempat kalinya tersebut. PENYAMPAIAN prestasi ini disaksikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hiday­at di Paseban Punta, Balai Kota Bogor. ”Setiap tahun kami deg-degan, karena WTP ini bukan hanya mempertahankan predikat, tapi juga memper­baiki sistem yang ada,” ujar Bima Arya, Minggu (28/6). Menurutnya, kali ini men­jadi WTP keempat yang didapat Pemkot Bogor ber­turut-turut. WTP tidak mun­gkin didapat tanpa kritik dan evaluasi dari ketua dan ang­gota DPRD. Bima Arya pun mengucapkan terima kasih kepada ketua dan anggota DPRD Kota Bogor yang terus menyempurnakan. ”Raihan WTP ini membuat Kota Bo­gor tetap pada standar pe­merintahan yang bersih dan transparan,” katanya. Lalu, Ketua DPRD Kota Bo­gor, Atang Trisnanto, men­gatakan, opini WTP keempat yang diberikan BPK kepada Pemkot Bogor ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bogor agar men­jadi lebih baik. Bahkan, opini WTP ini diharapkan bisa men­jadi pemacu dan pemicu se­mangat untuk mempertahan­kan kinerja ke depan. ”Kami juga akan meninda­klanjuti masukan atau ke­kurangan yang saat ini ada agar tata kelola keuangan bisa secara maksimal di­kelola, mengingat masih dalam pandemi,” kata Atang. Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengatakan, WTP bukan se­kadar menjadi kebanggaan, tetapi menyangkut kinerja pengelolaan keuangan di pe­merintah, baik dinas maupun DPRD. Dengan opini WTP, berarti Pemkot Bogor diang­gap mampu mempertang­gungjawabkan anggaran se­suai ketentuan aturan. ”Kita tak perlu euforia ber­lebihan, karena WTP itu wa­jib. Sebaliknya, WTP harus jadi pemicu di semua dinas agar terus meningkatkan ki­nerja pengelolaan keuangan dan asetnya, sehingga opini WTP bisa dipertahankan,” katanya. (ayb/feb/py)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X