Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) empat tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini atas LKPD di Tahun Anggaran 2019 Pemkot Bogor, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyampaikan secara daring raihan WTP keempat kalinya tersebut. PENYAMPAIAN prestasi ini disaksikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat di Paseban Punta, Balai Kota Bogor. ”Setiap tahun kami deg-degan, karena WTP ini bukan hanya mempertahankan predikat, tapi juga memperbaiki sistem yang ada,” ujar Bima Arya, Minggu (28/6). Menurutnya, kali ini menjadi WTP keempat yang didapat Pemkot Bogor berturut-turut. WTP tidak mungkin didapat tanpa kritik dan evaluasi dari ketua dan anggota DPRD. Bima Arya pun mengucapkan terima kasih kepada ketua dan anggota DPRD Kota Bogor yang terus menyempurnakan. ”Raihan WTP ini membuat Kota Bogor tetap pada standar pemerintahan yang bersih dan transparan,” katanya. Lalu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan, opini WTP keempat yang diberikan BPK kepada Pemkot Bogor ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bogor agar menjadi lebih baik. Bahkan, opini WTP ini diharapkan bisa menjadi pemacu dan pemicu semangat untuk mempertahankan kinerja ke depan. ”Kami juga akan menindaklanjuti masukan atau kekurangan yang saat ini ada agar tata kelola keuangan bisa secara maksimal dikelola, mengingat masih dalam pandemi,” kata Atang. Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengatakan, WTP bukan sekadar menjadi kebanggaan, tetapi menyangkut kinerja pengelolaan keuangan di pemerintah, baik dinas maupun DPRD. Dengan opini WTP, berarti Pemkot Bogor dianggap mampu mempertanggungjawabkan anggaran sesuai ketentuan aturan. ”Kita tak perlu euforia berlebihan, karena WTP itu wajib. Sebaliknya, WTP harus jadi pemicu di semua dinas agar terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan asetnya, sehingga opini WTP bisa dipertahankan,” katanya. (ayb/feb/py)