METROPOLITAN – Seba­nyak 657 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Empang, Keca­matan Bogor Selatan, hingga kini belum menerima dana kerohiman dari dampak pro­gram pembangunan dua jalur (double track) Bogor-Suka­bumi. Tidak hanya di Empang, hal serupa terjadi di Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan. Di wilayah ini seba­nyak 220 KK belum juga mendapat dana kerohiman dari proyek Direktorat Jende­ral Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tersebut. Camat Bogor Selatan (Bosel), Hidayatullah, membenarkan jika ribuan warganya yang terdampak proyek double track hingga kini masih ada yang belum menerima dana kero­himan dari DJKA. ”Di Kelu­rahan Empang yang belum dapat ada 2.453 warga dari 657 KK. Di Kelurahan Batu­tulis ada 527 warga dari 220 KK yang belum dapat,” kata­nya. Berdasarkan data, program milik pemerintah pusat itu berdampak pada 1.966 bidang lahan, 5.878 jiwa dan 1.619 KK yang tersebar di tujuh kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan. ­ ”Dari tujuh kelurahan yang terdampak, lima kelurahan sudah mendapat dana kero­himan dari DJKA dan dua kelurahan lainnya belum. Yang sudah itu Kelurahan Bondongan, Lawanggintung, Genteng, Kertamaya dan Ke­lurahan Cipaku. Kalau yang belum itu Kelurahan Empang dan Batutulis,” katanya. Orang nomor wahid di Ke­camatan Bogor Selatan ini menjelaskan, di Kelurahan Empang terdapat 802 bidang lahan milik warga. Semen­tara di Kelurahan Batutulis ada 368. Sampai saat ini kedua lokasi tersebut belum menda­pat dana kerohiman dari DJKA. Berdasarkan komunikasi terakhir pihaknya dengan PT KAI, semula pendistribusian uang kerohiman bakal dilaks­anakan pada Maret ini. Meng­ingat kondisi wabah Covid-19 yang saat ini tengah melanda, PT KAI kemungkinan besar mengubah jadwalnya. ”Awalnya pertengahan Ma­ret sampai akhir Maret dana kerohiman akan diberikan. Tapi karena ada wabah Co­vid-19, ditambah surat eda­ran dari pemerintah pusat dan provinsi, kemungkinan besar bakal diundur. Kita masih tunggu informasi lanjutnya dari PT KAI,” terangnya. Sementara itu, Lurah Batu­tulis, Citra Widya Lestari, menjelaskan, dana kerahiman tahap II memang akan dibe­rikan pada Maret. Namun karena pandemi Covid-19, pencairannya urung dilakukan. Citra mengaku telah berkomu­nikasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat. Jika uang kera­himan tahap II belum dicair­kan, maka penggusuran juga akan ditangguhkan semen­tara. ”Solusinya dari Balai Perkeretaapian mengerjakan, kalau sudah memberikan uang kerahiman. Tapi yang sudah mendapatkan (kerahiman tahap I) penggusuran tetap dilakukan,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga akan terus berupaya berkoordi­nasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian. Pun demikian sosialisasi penggusuran yang telah dijalankan sebelum pandemi Covid-19 tetap bisa dilakukan tanpa ada protes dari warga yang mulanya te­lah menerima. ”Ini kita selalu berkoordi­nasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian. Balai ini juga tetap berproses. Intinya, ini karena Covid-19 jadi ditunda,” jelasnya. Terpisah, Kepala Balai Tek­nik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Achyar Pasaribu, mengatakan, se­mula pembayaran bakal dilaks­anakan sejak Maret atau April. Karena tengah wabah, pi­haknya menangguhkan se­mentara proses pemberian dana kerohiman. Sebab, pro­sedur pencairan uang kom­pensasi harus mengumpulkan seluruh penerima di satu titik lokasi untuk pembukaan re­kening dan penandatanganan berita acara yang disaksikan lurah setempat dan perwaki­lan tim terpadu. Selain itu, pihaknya juga be­lum bisa memastikan kapan pembayaran dana kerohiman bakal diberikan. ”Kita masih belum bisa pastikan kapan. Yang pasti, kita tunggu semua hingga kondusif dan memun­gkinkan. Kita harus patuhi surat edaran dari pemerintah,” pungkasnya. (ogi/c/mam/py)