METROPOLITAN - Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah dibuat pusing soal kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) dam­pak Covid-19 berupa beras. Sempat digadang-gadang menggantikan Perum Bulog pada bansos tahap kedua, PD Pasar Tohaga justru belum pasti terpilih jadi tulang pung­gung pengadaan beras untuk 200 ribu penerima tersebut. Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan, pem­kab sebatas melakukan eva­luasi distribusi beras bansos tahap pertama sebanyak 6.000 ton bekerja sama dengan Pe­rum Bulog. Disusul opsi lain dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemkab, PD Pasar To­haga, dalam penyaluran ban­sos tahap kedua. ”Sedang dijajaki, PD Pasar (Tohaga) jadi penyuplai beras bansos nanti. Sampai saat ini belum ada keputusan,” katanya ke­pada pewarta, akhir pekan lalu. Politisi Partai Gerindra itu pun menyebutkan, pemkab belum pasti memutus kerja sama dengan Perum Bulog kaitan pengadaan beras ban­sos untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Bo­gor. ”Belum ada keputusan itu (memutus kerja sama dengan Bulog, red),” tegasnya. Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar To­haga, Haris Setiawan, menga­kui PD Pasar Tohaga mena­warkan konsep distribusi bansos kepada bupati saat rapat, beberapa waktu lalu. Namun, ia belum bisa me­mastikan diterima atau ti­daknya penawaran tersebut. Haris menjelaskan, konsep yang ditawarkan kepada F1 tak jauh berbeda dengan distribusi tahap pertama. Hanya saja ada konsep agar kualitas beras bisa lebih ba­gus plus distribusi yang lebih cepat. ”Kita evaluasi dari hal yang ada kemarin itu. Ini belum diputus, kami baru tawarkan konsep. Kita lihat diterima atau nggak oleh bupati. Yang jelas, bagai­mana caranya supaya lebih bagus dan lebih cepat,” te­rangnya. Pria berkaca mata itu me­nambahkan, pihaknya tak menutup kemungkinan akan menggunakan beras lokal Carita Makmur untuk meng­kaver kebutuhan bansos. Meskipun sesuai peraturan bupati (perbup) beras lokal Kabupaten Bogor itu diman­faatkan oleh ASN, namun melihat prioritas bahwa beras asli Bogor bisa terserap mak­simal. ”Sesuai perbup-nya untuk ASN. Tapi spirit pemberday­aan Gapoktan tetap ada di situ. Jadi, kalau nanti kita da­pat, prioritasnya bagaimana agar beras Bogor terserap. Kemungkinan iya,” terangnya. Sebelumnya, banya¬knya keluhan soal penga¬daan dan distribusi bantuan sosial (ban­sos) tahap pertama berupa beras bagi warga ter¬dampak Covid-19 dari APBD, ’me­maksa’ Pemerintah Ka¬bupaten (Pemkab) Bogor tak lagi menggandeng Perum Bulog. Rencananya PD Pasar Tohaga memikul beban berat mengurus 6.000 ton beras untuk 200 ribu Rumah Tang¬ga Miskin (RTM) pada dist-ribu­si bansos tahap kedua. Bupati Bogor, Ade Yasin, mengaku ingin bantuan le­bih lancar dan bagus. Bu­pati juga memastikan tidak lagi bekerja sama dengan Bulog serta mengganti ker­ja sama dengan PD Pasar Tohaga. Alasannya, selain soal kuali¬tas dan teknis, Ade Yasin ingin ada keterlibatan BUMD dalam penanganan bantuan. ”Gantian lah. Kita ingin BUMD dilibatkan. Tahap per­tama 6.000 ton selesai terdist­ribusi. Sisanya 6.000 ton di tahap II. Tahap ketiga belum tahu dengan siapa. Kalau ba­gus ya diterus¬kan. Kalau jelek ya nanti gan¬ti dengan yang lebih bagus lagi,” katanya kepada Metro¬politan, akhir pekan lalu. Ia dengan tegas mewanti-wanti agar bantuan beras pada tahap kedua nanti lebih bagus ketimbang tahap per¬tama. Sebab, itu ber­pengaruh terhadap komitmen Pemkab Bogor dalam me­nangani dam¬pak Covid-19. Apalagi, ang-garan yang dialokasikan Pem¬kab Bogor tidak sedikit. Per-bedaannya pada kerja sama tahap kedua, progres bisa saja diputus di tengah jalan bila dalam peng­erjaannya di¬nilai tidak be­res atau tidak memuaskan. ”Saya minta kualitasnya le­bih baik dari kemarin. Nggak bo¬leh ada lagi temuan raskin lah, beras berkutu atau ber­debu lah. Kita minta yang bagus. Jangan sampai ada lagi warga ngeluh kualitas beras. Jangan sampai kita di­nilai nggak se¬rius menanga­ni bantuan. Yang jelas, saya ingin tahap II ini satu bulan selesai,” tegas wa¬nita yang juga ketua DPW Partai Per­satuan Pembangunan (PPP) itu. Ke depan, sambung Ade Ya¬sin, beras yang didistri­busikan sebagian besar dika­ver beras lokal Bogor, di­bantu pasokan beras dari beberapa daerah di Jawa Barat. Seperti dari Cianjur, Karawang dan Sukabumi hingga Garut. Menurutnya, beras hasil petani lokal dipre¬diksi tidak cukup mengkaver kebutuhan ban­tuan. ”Campuran lah dari lokal dan luar. BUMD menyam­paikan mereka mengambil beras dari beberapa daerah itu ber¬upa beras baru, bu­kan beras yang disimpan. Jadi optimis lah. Satu bulan harus selesai, kalau jelek bisa diputus di tengah jalan,” terang AY, sa¬paan karibnya. Wajar bila F1 tak ingin main-main dalam distribusi bansos beras yang tersisa dua tahap lagi ini. Sebab, pemkab mes­ti merogoh kocek dalam-dalam sekitar Rp189,7 miliar demi mengadakan 18 ribu ton beras yang disalurkan kepada warga terdampak dalam tiga tahap itu. (ryn/c/mam/py)