METROPOLITAN – Tahun ajaran baru kalender pendidikan sudah seminggu berjalan, terhitung sejak Senin (13/7) hingga Jumat (17/7). Namun ternyata sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini banyak dikeluhkan para orang tua murid. Berdasarkan catatan Dewan Pendidikan (Wandik) Kota Bogor, lima hari berjalan terdapat ratusan aduan yang masuk. Mulai dari keluhan soal tidak mampunya orang tua mengakomodasi biaya kuota internet dan tidak mampunya orang tua membeli gawai yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan sistem PJJ. ”Orang tua banyak yang ngeluh dalam seminggu awal mereka sudah mengeluarkan Rp70 ribu untuk kuota saja. Kalau anaknya lebih dari satu bagaimana,” ujar Ketua Wandik Kota Bogor, Deddy Djumiawan, kepada Metropolitan, Minggu (19/7). Deddy mengungkapkan, keluhan yang dilontarkan ratusan orang tua murid ini sangat wajar. Bahkan, ia mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor mengevaluasi kembali sistem PJJ. Deddy mengaku pernah mengusulkan sistem pick up dan drop system yang bisa dilakukan orang tua siswa. Di mana awal minggu orang tua mengambil materi pembelajaran beserta tugas yang diberikan guru untuk siswa ke sekolah dan mengembalikannya pada minggu depannya. ”Saya pernah sampaikan saat rakor dengan pemkot dan disdik, yaitu khusus SD menggunakan sistem luring dan tidak dipukul rata semua dengan daring,” katanya. Berdasarkan data pokok pendidikan Kota Bogor, jumlah SD di Kota Bogor ada 272 sekolah yang terdiri dari 211 SD negeri dan 61 SD swasta, dengan jumlah peserta didik diperkirakan 60 ribu siswa baru. Banyaknya aduan dari wali murid, rupanya membuat Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, ikut angkat bicara. Ia bersama disdik tengah mencari solusi atas persoalan tersebut. ”Kita sudah minta disiapkan kombinasi sistem pembelajaran daring itu tidak semuanya online, tapi juga offline. Lalu sedang dicari terobosan apakah dana BOS bisa dipakai membantu siswa mendapat kuota pulsa PJJ,” katanya. Salah satu langkah jelas pemkot memberikan bantuan adalah dengan menambah jumlah kuota penerima bantuan sosial dari APBD Kota Bogor sebanyak 5 ribu penerima. Dari sebelumnya kuota penerima bantuan 23 ribu, maka nantinya bantuan akan menjadi 28 ribu penerima dan akan didominasi orang tua murid yang tidak mampu. ”Semua pihak harus didorong menyesuaikan dengan kondisi darurat ini. Ada yang siap ada yang belum. Regulasinya juga belum, sehingga perlu proses,” pungkasnya.(dil/b/mam/py)
Senin, 22 Desember 2025
