METROPOLITAN - Wa­cana penerapan tarif pada bus gratis yang biasa bero­perasi setiap Senin pagi di Stasiun Bogor tengah jadi sorotan jajaran Dinas Per­hubungan (Dishub) Kota Bogor. Dishub merasa ren­cana tarif yang akan dipatok terlalu tinggi jika dibanding­kan tarif Commuter Line. Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo, mengatakan, pihaknya sudah memberikan sejumlah saran dan masukan kaitan penera­pan tarif bus tersebut. Ia me­nyarankan harga tiket bus tak boleh lebih mahal dari Com­muter Line. ”Pekan depan Kementerian Perhubungan bakal mene­rapkan tarif pada bus gratis ini. Tapi tetap kita sarankan agar harganya tidak boleh lebih tinggi dari tiket Com­muter Line. Sebab, tujuan bus ini kan untuk mengurangi jumlah penumpang,” katanya. Tak hanya itu, Dishub Kota Bogor juga memberikan ma­sukan agar pekan depan bus yang nantinya bersiaga di Stasiun Bogor tidak semuanya serentak diberlakukan tarif. Meski ada sebagian bus yang tetap gratis. ”Kita kan belum tahu pola pergerakan penumpang. Jadi alangkah lebih baik jangan semua diberlakukan tarif. Tapi dibagi secara rata. Jadi, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Dikombina­sikan saja dulu,” pintanya. Meski secara umum belum ada nominal pasti soal tarif perjalanan bus tersebut, pria yang akrab disapa Danjen ini meminta biaya satu kali per­jalanan tak lebih dari harga tiket Commuter Line. ”Rp15.000 sampai Rp25.000. Ini kan baru wacana. Intinya, kita akan dorong, jangan sam­pai tiket ini lebih mahal dari kereta itu saja,” tegasnya. Mekanisme pemberangkatan­nya, sambung dia, perjalanan dan tujuan bus ini akan sama dengan bus gratis sebelumnya. Bahkan, pihak Kementerian Perhubungan menyanggupi 100 armada untuk 100 perja­lanan dengan sistem 5 sampai 10 menit pemberangkatan. ”Jadi, nanti sistemnya selang 5 sampai 10 menit bus bisa berangkat, dengan jumlah perjalanan 100 keberangkatan. Kemungkinan untuk rute bisa kita samakan dengan rute bus gratis kemarin atau poin to poin,” tegasnya. Seperti diberitakan, Direktur Angkutan Jalan Badan Peng­elola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Aca Mulyana, men­gatakan, wacana tersebut masih terus dimatangkan. Sebab, bus bantuan dari pe­merintah pusat ini terdiri dari dua jenis bus berbeda, yakni bus JR Connexion dan bus sekolah. ”Kita belum bisa pastikan yang kita kenakan tarif itu bus yang mana. JR Connexion atau bus sekolah,” ucapnya. Jika bus JR Connexion yang diberikan tarif, sambung dia, tentu harga satu kali perjala­nannya terbilang lebih mahal ketimbang tarif tiket KRL. ”JR Connexion merupakan bus premium. Di mana pelayanan­nya juga berbeda dengan bus reguler. Jadi, tarifnya juga akan lebih tinggi. Walaupun nanti ada subsidi dari pemerintah,” tuturnya. Untuk penempatannya sen­diri, sambung Aca, masih di areal Stasiun Bogor. Ada pula beberapa bus yang di­tempatkan di lokasi Peruma­han Transit Oriented Deve­lopment (TOD) di samping stasiun milik PT Adhi Karya. Karena masih uji coba, tam­bah Aca, pembayaran akan dilakukan manual. Artinya, penumpang akan ditagih bi­aya perjalanan dari dalam bus. ”Rencana kita uji coba sekitar satu bulan. Setelah itu baru akan kita evaluasi ke depan­nya seperti apa,” tukasnya. (ogi/b/mam/py)