METROPOLITAN – Polemik dugaan penggelapan tabung­an siswa SMA Plus PGRI Ci­binong yang totalnya sekitar Rp1 miliar kian ramai diper­bincangkan. Para orang tua siswa berencana melaporkan kasus ini jika tak kunjung ada penjelasan dari pihak sekolah. Hal ini rupanya mendapat respons Persatuan Guru Re­publik Indonesia (PGRI) Ka­bupaten Bogor. Ketua PGRI Kabupaten Bo­gor, Dadang Suntana, menga­ku sudah mengetahui adanya somasi dari kuasa hukum orang tua murid yang meminta pen­jelasan terkait pemotongan pada pengembalian uang tabungan siswa yang kegiatannya batal karena pandemi Covid-19. Ia mengaku sudah menugaskan YPLP PGRI Ka­bupaten Bogor untuk me­minta penjelasan kepada sekolah kaitan polemik ter­sebut. ”Sudah (dapat informasi itu). Sudah dapat surat juga kita. Saya sudah tugaskan YPLP PGRI di bawah PGRI yang mengurus perse­kolahan PGRI. Penugasannya ya, saya meminta penjelasan kepada pihak sekolah terkait persoalan dengan orang tua siswa itu,” bebernya kepada Metropolitan, Senin (3/7).­ Dadang mengaku masih menunggu laporan dari YPLP PGRI terkait deadline jawaban dari pihak sekolah. ”Secepat­nya ya tapi saya belum tanya YPLP-nya,” imbuh Dadang. Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya, menu­turkan, persoalan pendidikan tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Namun untuk SMA swasta tidak sepenuhnya ada di pemprov. Berbeda dengan SMA/SMK negeri yang sepenuh­nya dimiliki pemerintah. Pria yang duduk di legislatif Jabar dari Dapil Kabupaten Bogor itu menambahkan, da­lam persoalan ini pemprov bisa memfasilitasi hingga me­diasi. Kalau misalnya ada in­dikasi persoalan hukum mis­alnya penggelapan bisa di­bawa ke penegak hukum. Selain itu, ia juga meminta PGRI yang punya kewenangan turut aktif dalam menengahi persoalan tersebut. Sebab, ’bola’-nya ada di institusi yang membawahi sekolah itu. ”Tapi kan atas urusan ke­pala sekolah, guru atau siapa pun yang melakukan peng­gelapan atas uang itu, Disdik tidak bisa melakukan peme­catan atau tindakan lebih lain­nya. Beda kalau indikasi peng­gelapan terjadi di SMA/SMK negeri. Jadi, laporkan saja ke polisi jika ditengarai ada indi­kasi penggelapan atas hilang­nya tabungan siswa tersebut. Mereka kan sekolah swasta, biarkan institusi PGRI yang mengurusi lebih lanjut. Disdik tembusan. Kantor Cabang Daerah (KCD) paling hanya memediasi,” beber politisi Partai Demokrat itu. Sementara itu, pihak sekolah belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait polemik tersebut. Hanya saja saat dite­mui Metropolitan pekan lalu, Wakil Kepala SMA Plus PGRI Cibinong, Ferdi Siahaan, me­nyebutkan bahwa penjelasan tentang somasi dan yang diri­butkan orang tua siswa sudah tertuang dalam bentuk video di channel Youtube sekolah. Meski begitu, ia enggan mem­beberkan lebih lanjut dan me­nyarankan pewarta mengam­bil keterangan dari klarifikasi di medsos. ”Kami sudah sam­paikan di medsos klarifikasinya. Yang jelas kalau somasi ketiga ini kita terima,” katanya. Sebelumnya diberitakan, orang tua murid mendatangi SMA Plus PGRI Cibinong mem­pertanyakan uang senilai Rp1 M dari potongan dana tabung­an siswa kelas 12. Uang Rp1.032.000.000 itu merupakan dana yang harus­nya dikembalikan pihak seko­lah atas tabungan siswa. Ta­bungan tersebut rencananya digunakan untuk berbagai kegiatan sekolah, seperti stu­dy tour, perpisahan, perpus­takaan, asuransi dan dana PIP yang setiap tahun dibayar orang tua murid. Namun karena pandemi Covid-19, berbagai kegiatan tersebut urung dilaks­anakan. Seperti diungkapkan seorang siswa kelas 12, Selvia. Ia menga­ku awalnya orang tua murid hanya menuntut ke mana la­rinya uang dana tur hasil ta­bungan siswa yang tidak di­kembalikan penuh. Ternyata potongan uang pengembalian itu tidak hanya dana tersebut, namun juga dana perpisahan, asuransi dan PIP. ”Tuntutan awal hanya itu. Tapi ada dana lain yang di­duga digelapkan sekolah juga. Ada dana perpisahan, perpus­takaan, asuransi dan dana PIP yang tiap tahun kami bayar. Tapi nggak ada informasi jelas ke mana uang yang harusnya kembali penuh. Ya dipotong,” katanya kepada pewarta. (ryn/b/mam/py)