METROPOLITAN – Persoa­lan yang melanda SMA Plus PGRI Cibinong tak kunjung surut usai mendapat kritikan dari anggota DPRD Jawa Ba­rat dan PGRI. Kini masalah itu rupanya terdengar ke telinga Kepala Cabang Dinas (KCD) wilayah I Kabupaten Bogor, Ridwan. Ridwan mengaku sudah mendengar kejadian tersebut. Namun, ia belum mengetahui secara pasti kronologinya dan permasalahan apa yang mem­buat kejadian itu begitu me­nyita perhatian publik. ”Saya sudah dengar kejadian ini. Tapi, saya belum tahu pasti bagaimananya secara detail,” bebernya saat dikonfirmasi Metropolitan. Dalam waktu dekat, pihaknya bakal menemui pihak sekolah untuk mendengarkan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi antara orang tua murid dan pihak sekolah. ”Nanti saya akan panggil dan temui pihak sekolah kaitan ini. Sebab, saya tidak bisa mendengar sebelah pihak. Saya harus mendengar dari pihak sekolah juga untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya. ­ Sebelumnya, Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Dadang Suntana, mengaku sudah mengetahui adanya somasi dari kuasa hukum orang tua murid yang meminta penje­lasan terkait pemotongan pada pengembalian uang tabungan siswa yang kegiatan­nya batal karena pandemi Covid-19. Ia mengaku sudah menugaskan YPLP PGRI Ka­bupaten Bogor untuk me­minta penjelasan kepada sekolah kaitan polemik ter­sebut. ”Sudah (dapat informasi itu). Sudah dapat surat juga kita. Saya sudah tugaskan YPLP PGRI di bawah PGRI yang mengurus persekolahan PGRI. Penugasannya ya, saya meminta penjelasan kepada pihak sekolah terkait persoa­lan dengan orang tua siswa itu,” bebernya kepada Metro­politan, Senin (3/7). Dadang mengaku masih menunggu laporan dari YPLP PGRI terkait deadline jawaban dari pihak sekolah. ”Secepat­nya ya tapi saya belum tanya YPLP-nya,” imbuh Dadang. Menanggapi hal itu, ang­gota Komisi V DPRD Pro­vinsi Jawa Barat, Asep Wahy­uwijaya, menuturkan, per­soalan pendidikan tingkat SMA/SMK menjadi ke­wenangan Provinsi Jawa Ba­rat. Namun untuk SMA swas­ta tidak sepenuhnya ada di pemprov. Berbeda dengan SMA/SMK negeri yang se­penuhnya dimiliki pemerin­tah. Pria yang duduk di legis­latif Jabar dari Dapil Kabu­paten Bogor itu menamba­hkan, dalam persoalan ini pemprov bisa memfasilitasi hingga mediasi. Kalau mis­alnya ada indikasi persoalan hukum misalnya penggela­pan bisa dibawa ke penegak hukum. Selain itu, ia juga meminta PGRI yang punya kewenangan turut aktif dalam menengahi persoalan terse­but. Sebab, ’bola’-nya ada di institusi yang membawahi sekolah itu. ”Tapi kan atas urusan ke­pala sekolah, guru atau sia­pa pun yang melakukan penggelapan atas uang itu, Disdik tidak bisa melakukan pemecatan atau tindakan lebih lainnya. Beda kalau indikasi penggelapan ter­jadi di SMA/SMK negeri. Jadi, laporkan saja ke polisi jika ditengarai ada indikasi penggelapan atas hilangnya tabungan siswa tersebut. Mereka kan sekolah swasta, biarkan institusi PGRI yang mengurusi lebih lanjut. Dis­dik tembusan. Kantor Cabang Daerah (KCD) paling hanya memediasi,” beber politisi Partai Demokrat itu. Sementara itu, pihak sekolah belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait polemik tersebut. Hanya saja saat di­temui Metropolitan pekan lalu, Wakil Kepala SMA Plus PGRI Cibinong, Ferdi Sia­haan, menyebutkan bahwa penjelasan tentang somasi dan yang diributkan orang tua siswa sudah tertuang da­lam bentuk video di channel Youtube sekolah. Meski begitu, ia enggan membeberkan lebih lanjut dan menyarankan pewarta mengambil keterangan dari klarifikasi di medsos. ”Kami sudah sampaikan di medsos klarifikasinya. Yang jelas kalau somasi ketiga ini kita terima,” katanya.(ogi/b/mam/py)