Penataan transportasi umum (Angkot kota Bogor) memang menjadi skala prioritas yang dikerjakan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Ya, rerouting merupakan salah satu program yang sempat ramai dibicarakan. Namun sayang kini program tersebut tak kunjung terealisasi. Bahkan, Kota Bogor kembali hijau dengan deretan angkot yang kerap mangkal di sembarang tempat. KASI Pengawasan dan Ke­selamatan Dalam Kota pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Aria Dinata, men­gungkapkan, tidak bisa dija­lankannya program rerouting dikarenakan program reduk­si angkot belum selesai. ”Jadi sebelum dijalankannya pro­gram rerouting, kita selesaikan dulu program reduksi angkot ini,” kata Aria. Aria menerangkan, kalau jumlah angkot Kota Bogor sudah berkurang, maka akan lebih mudah memindahkan angkot di trayek yang sekarang eksis. Jumlah angkot yang saat ini sudah dihancurkan seba­nyak 80 angkot dari target 633 angkot. Adapun angkot yang dihancurkan merupakan ang­kot dari trayek utama, yaitu trayek 02, 03, 09 dan 21. di dari trayek 02 dan 03 sudah ada 78 angkot yang dihancur­kan dan trayek 21 baru dua angkot,” jelasnya. Selain me­nanti program reduksi selesai, tak bisa berjalannya program rerouting juga dikarenakan adanya pergeseran anggaran. Terpisah, Kasi Angkutan Dalam Trayek, Mochamad Yaffies, menuturkan, dari tu­juh program yang ada, semua terpaksa diberhentikan ka­rena pergeseran anggaran. Tujuh program prioritas yang tak bisa dijalankan pada Bidang Angkutan, di antaranya pro­gram rerouting, pembinaan badan hukum, pemilihan abiyassa teladan, peng­embangan sistem informasi manajemen angkutan umum, evaluasi kinerja, kajian esti­masi harga angkutan perko­taan dan evaluasi kinerja badan hukum angkutan umum. ”Semuanya nggak ada yang jalan, sisa program reduksi saja karena itu tidak pakai anggaran,” ujar Yaffies. Sekadar diketahui, saat ini jumlah angkutan di Kota Bo­gor sebanyak 3.332 angkot. Sedangkan untuk trayek 02 ada 563 angkutan, Trayek 03 ada 382 angkutan, Trayek 09 ada 141 angkutan dan Trayek 21 ada 170 angkutan. ”Target kami tahun depan itu sudah berkurang semua, setengah­nya lah,” katanya. Dishub Kota Bogor berdalih tidak bisa menjalankan pro­gram yang sudah direncana­kan untuk 2020 dikarenakan anggarannya direfocusing untuk penanganan Covid-19. Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo, mengakui, dari beberapa program prio­ritas yang sudah diwacanakan, hanya program reduksi ang­kot yang bisa dijalankan. ”Se­mua anggaran kemarin dige­ser semua untuk penanganan Covid-19. Jadi,per 31 Maret program nggak ada yang di­jalankan,” ujar Eko kepada Metropolitan. Meski tak bisa merinci, pria yang akrab disapa Danjen ini mengakui kalau program se­perti penyusunan feasibility study (fs), pembangunan pangkalan angkutan perko­taan dan program rerouting menjadi beberapa program yang tidak bisa dijalankan. Sehingga sejauh ini program Dishub yang berjalan saat ini tinggal reduksi angkot. ”Jadi yang berjalan itu hanya pro­gram reduksi dan itu pun ng­gak pake anggaran,” ujar Eko. Program penataan transpor­tasi umum yang kerap digaung­kan Pemkot Bogor rupanya menjadi perhatian wakil ra­kyatnya. Anggota Pansus ang­garan penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor, Edy Dar­mawansyah mengatakan, jika anggaran Dishub Kota Bogor digeser semua untuk penanga­nan Covid-19. Sebab berda­sarkan info yang disampaikan oleh TAPD Kota Bogor, setiap dinas hanya 40 persen ang­garan yang direfocusing untuk penanganan Covid-19. ”Jadi kalau ada statement program tidak bisa jalan ka­rena direfocusing itu tidak benar. Karena hanya 40 persen saja anggaran yang digeser,” kata Edy. Anggaran belanja langsung pada Dishub Kota Bogor tahun anggaran 2020 sendiri sebesar Rp35 miliar. Jika sebesar 40 persen anggarannya, maka kurang lebih hanya Rp13 mi­liar saja yang digeser angga­rannya. Berdasarkan informasi yang diterima Tim Pansus Angga­ran Covid-19 DPRD Kota Bo­gor, jumlah refocusing ang­garan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor kurang lebih sebesar Rp220 miliar. ”Tapi dari Rp220 miliar itu, kita be­lum tahu rinciannya dan kami masih menunggu per dinas itu berapa saja yang digeser dan penggunaannya untuk apa saja,” terang Edy. Pria yang merupakan ang­gota komisi III DPRD Kota Bogor ini juga tidak bisa me­nerima jika program Rerouting yang menjadi program prio­ritas dari Dishub Kota Bogor untuk mengatasi masalah transportasi tidak dijalankan. ”Ini kan program sudah lama, harusnya jadi prioritas untuk dijalankan dan kalau bisa ti­dak ikut digeser anggarannya,” pungkasnya.(dil/c/mam/py)