METROPOLITAN – Sempat dinyatakan sebagai salah satu wilayah zona merah Covid-19, status Kota Bogor kini sudah turun menjadi risiko sedang atau zona oranye. Meski begitu, Pe­merintah Kota (Pemkot) Bogor di bawah komando Wali Kota Bogor, Bima Arya, enggan gega­bah dalam menerapkan kebija­kan. Salah satunya kaitan pen­didikan menerapkan wifi gratis. Sesuai aturan pemerintah pu­sat, wilayah dengan status zona oranye dan merah belum diper­kenankan membuka sekolah secara tatap muka serta harus memaksimalkan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). ”Belum ada rencana membuka sekolah di Kota Bogor. Apalagi kan sesuai aturan pemerintah pusat, zona merah dan oranye dilarang membuka se­kolah dengan tatap muka langsung,” terangnya, Rabu (9/9).­ Untuk itu, pihaknya bakal lebih memaksimalkan pene­rapan PJJ untuk siswa di Kota Bogor. Salah satunya dengan kebijakan penga­daan akses wifi publik se­cara gratis di 797 titik RW se-Kota Bogor. Kebijakan ini dipilih bukan tanpa alasan. Sebab, setelah beberapa bu­lan menerapkan PJJ, terung­kap bahwa banyak siswa dan orang tua yang terkendala perangkat hingga keterbata­san biaya kuota dan akses jaringan internet. ”Memak­simalkan PJJ disokong dengan kebijakan pengadaan wifi publik gratis untuk siswa, ya itu dia. Kita akan fokus untuk percepatan itu,” terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Rahmat Hi­dayat, mengatakan, program wifi publik gratis untuk PJJ siswa mulai dimatangkan dengan menyosialisasikan petunjuk pelaksanaan-pe­tunjuk teknis (juklak-juknis) kepada lurah di Kota Bogor. Nantinya, sambung dia, wifi publik gratis akan terse­bar di 797 RW se-Kota Bogor. Anggaran yang disediakan kurang lebih Rp2 miliar yang penggunaannya disebar ke wilayah. Pengadaan wifi pu­blik ini bersumber dari ang­garan pergeseran untuk Co­vid-19. ”Anggarannya sudah ada di masing-masing kelurahan. Sekarang tahap sosialisasi, bertahap targetnya secepat­nya selesai. Sudah fiks dise­bar ke 797 titik di RW-RW se-Kota Bogor. Nilai angga­rannya kurang lebih Rp2 miliar, disebar ke kelurahan-kelurahan,” ujarnya. Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menilai kondisi saat ini sang­at dilematis bagi dunia pen­didikan. Di satu sisi harus ada pendidikan yang memer­lukan tatap muka, karena ada proses pengajaran atau trans­fer ilmu sekaligus pendidikan. Namun di sisi lain masalah keselamatan jiwa sangat pen­ting. Jadi, perlu ada rumusan yang lebih pas jika pandemi ini berlangsung lama. ”Untuk posisi saat ini me­niadakan tatap muka adalah pilihan paling pas. Jadi, ke­bijakan PJJ dengan pembe­rian paket internet oleh pe­merintah pusat dan wifi gratis per RW oleh pemkot sudah benar. Meskipun ma­sih menyisakan permasalahan bagi siswa yang orang tuanya tidak memiliki gadget,” pa­parnya. Sehingga, sambung Atang, perlu dipikirkan untuk PJJ terbatas berbasis RT ataupun RW, dengan protokol ketat agar siswa masih bisa tetap mengikuti pembelajaran. ”Gadget atau laptop disedia­kan untuk siswa dan guru. Baik melalui APBD, CSR atau gotong-royong masyarakat. Itu yang harus dimaksimal­kan,” tuntas Atang. (ryn/py)