Beragam inovasi terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor dalam melayani masyarakat. Memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di tengah keterbatasan, menjadi alasan bagi Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan. KEPALA Seksi Kerja Sama Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bogor, Awit Wulandari, mengatakan, selama pandemi Covid-19, pihaknya terus melakukan beragam inovasi dalam pelayanan. Mulai dari mene­rapkan protokol kesehatan hingga melakukan sejumlah inovasi untuk memudahkan masyarakat. Yang terbaru, Disdukcapil Kabupa­ten Bogor memberlakukan kebijakan One Day Service atau pelayanan satu hari selesai kepada masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat tidak bolak-balik datang ke kan­tor pelayanan. Tidak hanya di kantor pusat pelayanan Disdukcapil, di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Sistem One Day Service juga mulai digalakkan di sejumlah kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang tersebar di beberapa wilayah. ”Pelayanan One Day Service ini hanya untuk beberapa pelayanan, seperti pembuatan akta lahir, akta kematian, Kartu Identitas Anak dan sejumlah pengurusan berkas lainnya,” katanya. Tak hanya itu, tujuh kantor UPT Disdukcapil yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor juga memberlakukan sistem jemput bola dalam pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. Saat ini Disdukcapil Kabupaten Bogor memiliki tujuh UPT yang tersebar di sejumlah wilayah. ”Kita punya tujuh UPT yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti UPT Parung, Rumpin, Cileungsi, Ciawi, Cijeruk, Leuwisadeng, Ciampea dan UPT Cibungbulang,” ujarnya. Para UPT nantinya, sambung dia, bakal melakukan koordinasi dengan pemerintah wilayah terkait pelayanan bagi masyarakat di desa dan wilayah sulit terjangkau. ”Nanti UPT ini bisa jemput bola bagi masyarakat di desa yang berada jauh dari jangkauan kita. Tinggal nanti para UPT berkoordinasi dengan pemerintah di wilayah,” ujarnya. Dengan adanya program tersebut, ia berharap bisa memudahkan masyarakat dalam mengurusi administrasi kependudukan, khususnya mereka yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. ”Meski di tengah pandemi Covid-19 kita tidak bisa menutup pelayanan, karena kan kasihan masyarakat. Makanya kita hanya membatasi jumlah dan meluncurkan sejumlah program untuk memudahkan masyarakat,” tutupnya. (ogi/b/mam/py)