METROPOLITAN – Pandemi Co­vid-19 membuat jumlah kemiskinan diprediksi makin meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bo­gor, Bambang Cahyono, mengatakan, kenaikan ini dipicu akibat adanya PHK karena imbas virus corona. Berdasarkan data di BPS Pusat, angka kemiskinan pada Maret 2020 melonjak ke level 9,78 persen. Angka ini meningkat 0,37 persen dari kon­disi Maret 2019. Jika dikalkulasikan, maka jumlah penduduk miskin ber­dasarkan data BPS Pusat, pada Maret 2020 meningkat 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang dari sebelumnya 24,79 juta orang pada Sep­tember 2019. “Di Kota Bogor saat ini kami masih merekap,” tuturnya. Bambang mengungkapkan, angka kemiskinan di Kota Bogor sebelum pandemi me­mang sudah mengalami penurunan. Tercatat pada 2015 jumlah warga miskin di Kota Bogor sebanyak 79,15 ribu orang, pada 2016 jumlah warga miskin menjadi 77,28 ribu orang dan pada 2017 angka kemiskinan kembali menurun di posisi 76,53 ribu orang. “Pada 2018 menjadi 64,85 ribu orang dan warga miskin pada 2019 turun lagi menjadi 63,97 ribu orang atau 5,77 persen warga Kota Bogor be­rada di bawah garis kemisk­inan,” ujarnya. Sedangkan angka garis ke­miskinan di Kota Bogor setiap tahunnya ikut mengalami kenaikan, seiring berkurang­nya jumlah masyarakat misk­in di Kota Bogor. Bambang memaparkan, data di BPS Kota Bogor, angka garis ke­miskinan pada Maret 2020 sebesar Rp454.652 per kapita per bulan. Angka ini naik 3,2 persen dari September 2019 yang tercatat Rp440.538 per kapita per bulan. Namun lagi-lagi Bambang mengatakan, adanya pan­demi Covid-19 bisa menyebab­kan data yang sudah membaik di Kota Bogor mengalami penurunan cukup signifikan. Prediksi dari BPS ini diamini pemerintah pusat. Sebab da­lam Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Pengang­garan untuk Penanggulangan Kemiskinan di era Pandemi Covid-19 bersama Kemente­rian Dalam Negeri (Kemen­dagri) secara virtual, Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor di­minta menekan angka kemisk­inan. ”Jadi, daerah diminta melakukan inovasi untuk menurunkan tingkat kemisk­inan. Tapi kondisinya memang sulit,” ungkap Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim. Untuk saat ini, sambung Dedie, paling tidak ada upaya utama tidak menambah jum­lah kemiskinan di Kota Bogor. Terutama jumlah angka ke­miskinan absolut yang men­jadi prioritas pemerintah. Sisanya Kemendagri juga memberikan paparan ter­kait pengentasan kemiskinan. ”Arahannya itu yang utama, sedapat mungkin kita berupaya tidak menambah jumlah angka kemiskinan absolut. Itu dulu yang paling prioritas,” bebernya. Dedie menegaskan, saat ini Pemkot Bogor masih terus menjalankan berbagai program bantuan. Di mana program itu disediakan warga dalam membantu ekonomi di tengah wabah virus Covid-19. Se­perti contoh bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ”Cara pemkot sekarang ini tentu dengan memaksimalkan program bantuan. Di luar itu ada Program Keluarga Hara­pan (PKH), lalu Kartu Sembako kemudian saat ini kita punya kesempatan membuat revisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih valid,” pungkasnya.(dil/c/feb/py)