METROPOLITAN – Proses pendataan penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor molor. Target pendataan penduduk yang diperkirakan rampung akhir September, nyatanya hingga kini tak kunjung selesai. Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bogor, Ujang Jaelani, menceritakan, semula target pendataan yang dilakukan bakal rampung pada 15 hari kerja atau pada 15 September. Namun hingga kini pendataan terse­but belum selesai. Lambannya pendataan dikarenakan ba­nyak penduduk yang belum melaporkan data kependu­dukannya kepada RT dan RW di wilayah tempat mereka tinggal. Khususnya di wilayah yang banyak industri atau pabrik. ”Kemungkinanannya ada di wilayah-wilayah kon­sentrasi industri dan usaha, karena banyak penduduk pen­gontrak yang diduga masih belum terdata. Setelah konfirm ke ketua RT setempat, banyak pengontrak yang tidak lapor ke RT,” katanya. Pada pendataan penduduk ini, BPS Kabupaten Bogor mem­prediksi jumlah penduduk tahun ini mencapai 6 juta jiwa. BPS pun menerjunkan 3.145 petugas. Ujang mengklaim saat ini pendataan hampir selesai meski mengalami keterlam­batan dari batas waktu yang ditetapkan. ”Sekarang sudah sekitar 97 persen,” ujarnya. Meski begitu, Ujang menga­ku belum mendapat angka yang pasti soal jumlah penduduk ini. Yang jelas, proses mema­sukkan data penduduk akan dilakukan dua bulan, yakni Oktober dan November. ”Kita akan mulai entri di bulan depan, Oktober dan November dengan jumlah 17.441 RT yang telah kita data,” paparnya. Untuk memasukkan data itu, BPS melibatkan tenaga mitra ker­janya, karena jumlah penduduk yang akan diinput sangat lah banyak. ”Pengolahan akan dilakukan di kantor dengan menggunakan tenaga mitra entri untuk input data nya. Dan ini adalah hasil monitoring kita dari jumlah RT yang sudah didata,” terangnya. Sebelumnya, Kepala BPS Kabupaten Bogor, Sarwono, mengatakan, ketua RT di setiap wilayah dilibatkan untuk mem­bantu melakukan pendataan penduduk. Meski begitu, Sar­wono mengaku jika luas wi­layah dengan jumlah pendu­duk yang besar di Kabupaten Bogor menjadi kendala ter­sendiri. Apalagi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum dalam kondisi ideal. Dari 3.372 petugas yang diter­junkan, masing-masing petu­gas akan dibebankan untuk mendata 492 Kepala Keluarga (KK). ”Kalau rata-rata petugas nasional biasanya 600 KK, tapi untuk Kabupaten Bogor kita hanya 492 KK,” tutupnya. (ogi/a/mam/py)