Hingga pertengahan November ini, serapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor masih belum maksimal. Padahal, tahun anggaran 2020, tinggal menyisakan tak lebih dari 30 hari waktu efektif. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi, mengungkapkan jika ada beberapa SKPD yang serapan anggarannya belum maksimal. Hal tersebut lantaran sebagian besar anggaran digunakan untuk pembangunan. ”SEPERTI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Itu kan belanja mo­dalnya besar, karena kemarin Covid-19 jadi pekerjaan ma­sih berlangsung. Di sisa wak­tu 30 hari ini kita akan terus push dan akan kita monito­ring,” katanya. Berdasarkan data yang ada pada pihaknya, setidaknya ada empat SKPD yang rata-rata serapan anggarannya masih di bawah 50 persen. Empat SKPD tersebut yakni, DPUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan dan Perindu­strian. Menurutnya, lambat­nya serapan anggaran pada empat SKPD tersebut, lanta­ran SKPD sedang mengadakan proses lelang. ”Yang besar-besar itu karena sedang pro­ses lelang, tapi kalau dilihat dari timeline Insya Allah akan tercapai serapannya,” papar­nya. Untuk memastikan serapan anggaran SKPD maksimal, BPKAD berencana terus mela­kukan monitoring terhadap sejumlah SKPD yang serapan­nya belum maksimal. ”Kita akan pantau semuanya se­cara berkala. Progres penyera­pan akan terus kita lakukan,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Bu­pati Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, rata-rata rendahnya serapan terjadi lantaran SKPD tengah melakukan pekerjaan kon­struksi. ”Setelah saya cek se­mua pekerjaanya fisik, lelang sudah, tinggal penagihan banyak yang di akhir, hampir di semua. Jadi di situ persoa­lannya,” katanya. Iwan juga mewanti-wanti kepada SKPD agar secepatnya melakukan penyerapan. Sebab, ia tak ingin dipusingkan dengan hal penagihan pem­bayaran. Iwan meminta di sisa 30 hari kerja ini semua SKPD terkait mesti sungguh-sunggih. ”Saya sudah wanti-wanti, saya tidak mau begadang di BPKAD, untuk nagih dan memohon pembayaran di­pihakketiga. Jadi, saya mau semuanya mesti maksimal,” tegasnya. (ogi/b/mam/py)