METROPOLITAN - Di saat Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor memutuskan un­tuk memperbolehkan opera­sional bioskop pada Pember­lakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sejak 9-22 Maret 2021, Pe­merintah Kota (Pemkot) Bo­gor justru masih pikir-pikir dalam menerapkan kebijakan yang sama di Kota Bogor. Meski begitu, Wali Kota Bo­gor, Bima Arya, mengaku tengah mempelajari kemun­gkinan membolehkannya bioskop di Kota Bogor kem­bali beroperasi. “Kita juga sedang proses itu,” katanya. Selain itu, pihaknya juga masih terus mengkaji dan mempelajari berbagai hal, salah satunya protokol kese­hatan (prokes). Dari kaca­mata yang ia lihat, permin­taan terhadap dibukanya kembali bioskop di Kota Bo­gor masih belum terlalu ba­nyak. Pemkot pun masih melakukan pengecekan data-data dan pendalaman untuk mengetahui kesiapan prokes­nya. “Masih kita pelajari prokes masing-masing. Kita lihat demmand (permintaan, red)-nya belum banyak. Sekarang kita masih cek data-datanya, masih mendalami sejauh­mana permintaannya dan sejauhmana kesiapan prokes­nya,” ujarnya. Sebelumnya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masy­arakat (PPKM) Mikro di Ka­bupaten Bogor kembali dip­erpanjang dua pekan ke depan hingga 22 Maret 2011. PPKM perpanjangan ini sepertinya memberikan angin segar bagi sejumlah pelaku bisnis dan masyarakat. Ya, dalam PPKM kali ini tempat yang menjadi idaman warga Bogor seperti bioskop dan tempat wisata akhirnya boleh dibuka. ”Bioskop diperbolehkan dengan jumlah pengunjung paling banyak 50 persen dan jam operasional pukul 10:00 sampai 21:00 WIB,” ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin. Aturan tersebut ia tuangkan dalam Keputusan Bupati (Kep­bup) Bogor bernomor 443/202/Kpts/Per-UU/2021 tentang PPKM berskala Mikro. Meski sejumlah sektor tersebut dip­erbolehkan kembali berope­rasi, syarat utama penerapan protokol kesehatan dan pem­batasan kapasitas pengunjung rupanya harus diterapkan. Hampir setahun sudah tirai layar dunia sinema Indonesia di bioskop tak pernah dibuka lantaran badai pandemi Co­vid-19 masih terus menerpa. Terutama bioskop di Bogor yang masih dilarang berope­rasi. Hal itu pun menimbul­kan masalah bagi pengusaha bisnis hiburan masyarakat. Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin, mengungkapkan, bioskop terancam tutup total jika tidak ada kebijakan yang dikeluar­kan pemerintah untuk mem­bantu para pengusaha ini. “Dampaknya, menurut saya, kalau begini terus kita bisa-bisa tutup total,” kata Djonny. Djonny mengungkapkan, pendapatan yang diterima pengusaha bioskop di Jakar­ta, Tangerang dan daerah lain yang diperbolehkan untuk beroperasi saja sekitaran Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. Pada­hal, pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya mencapai Rp150 juta. Meli­puti biaya gaji karyawan, pe­rawatan alat, perawatan AC dan sewa tempat. Sebab, mayoritas bioskop-bioskop yang ada itu berlokasi di mal. “Omzet kita cuma 10-15 per­sen. Yang biasanya satu hari Rp25 juta sebelum pandemi, sekarang Rp1 juta saja susah. Apalagi di Bogor itu tutup semua,” jelas Djonny. (ryn/mam/py)