METROPOLITAN –Dengan disahkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optima­lisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagaker­jaan (Jamsostek), maka Pre­siden RI Joko Widodo (Jo­kowi) menginstruksikan seluruh kepala daerah me­mastikan perlindungan jami­nan sosial kepada pekerja di wilayahnya tanpa terkecuali, pekerja rentan dan pegawai pemerintahan Non-ASN. Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, jaksa agung, 3 kepala badan, termasuk ketua DJSN tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota yang tersebar di wi­layah Indonesia. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh In­donesia (Apeksi), Bima Arya, menyambut baik Inpres ini. Menurutnya, Inpres ini ber­komitmen sangat kuat mel­indungi tenaga kerja, baik formal, nonformal, rentan hingga pegawai pemerintah Non-ASN. “Ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Salah satunya menyosialisasikan substansi inpres ke seluruh anggota, karena ini landasan bagi kita,” kata Bima, Kamis (8/4). Bima Arya mengaku bakal melakukan perencanaan ang­garan, melakukan komuni­kasi dengan stakeholder agar pola jaminan ini bisa diterap­kan tak hanya mengandalkan APBD, termasuk menyosiali­sasikan ke masyarakat luas, terutama segmen pekerja. Disinggung mengenai upaya mendorong kepesertaan, khususnya pekerja rentan, Bima mengaku sudah ber­komunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam me­nyusun peraturan daerah (perda). “Saya sudah minta disusun regulasinya. Saya sudah komu­nikasi dengan dewan agar secepatnya disusun Perda, karena sudah ada Inpres-nya. Semua akan kita lakukan un­tuk mengentaskan kemisk­inan,” tegas Bima. Terpisah, Direktur Kepeser­taan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, menjelaskan, pi­haknya gencar melakukan sosialisasi, promosi dan edu­kasi kepada masyarakat luas terkait program ini serta man­faatnya bagi masyarakat. “Kami juga akan berkolabo­rasi dan menjaring partnership. Seperti hari ini, kita saat ini bertemu Ketua Apeksi Bima Arya. Kita tidak bisa sendiri. Ada tiga pihak yang bakal kita gandeng. Yakni, pemerin­tah, pengusaha dan teman-teman serikat pekerja,” ujarnya. Ke depan, sambung Zainudin, pihaknya akan berkomuni­kasi dan menggerakkan tim dari pusat dan daerah agar berkoordinasi dengan pemerin­tah di masing-masing daerah. “Pimpinan daerah merupakan sosok pengambil kebijakan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Salah satunya ja­minan sosial,” tambahnya. Sementara itu, Direktur Keu­angan BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, ber­harap apa yang akan dilakukan Bima Arya mampu menjadikan Kota Bogor sebagai barometer pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjadi contoh bagi pemerintah kota lainnya di Indonesia. “Sebagai badan penyeleng­gara, kami akan melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kami. Tujuan Inpres ini sangat mulia untuk kese­jahteraan seluruh pekerja. Kami sangat mengapresiasi komitmen dari Pak Bima se­bagai wali kota Bogor sekali­gus sebagai ketua Apeksi. Semoga optimalisasi program Jamsostek segera terwujud di seluruh Indonesia,” pungkas­nya.(dil/c/feb/py)