Memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2021, wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan refocusing anggaran kembali mencuat. Hal itu dilakukan untuk bisa mengalokasikan anggaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang selama ini berjuang di garda terdepan melawan Covid-19. WALI Kota Bogor, Bima Arya, mengakui bahwa pemkot tengah menyiapkan kajian untuk pergeseran anggaran dan segera diserahkan ke DPRD Kota Bogor. “Kita siap refocusing anggaran. Nanti kita proses itu,” kata­nya kepada Metropolitan, Senin (12/4). Bima Arya mengungkapkan, rencananya refocusing ang­garan salah satunya dilakukan untuk bisa mengalokasikan anggaran insentif nakes. Wa­cana ini datang dari inisiatif DPRD Kota Bogor. “Kemarin baru ada pembicaraan, pim­pinan DPRD mengharapkan agar ada alokasi untuk nakes. Ya kita siap, tapi kan ini dalam proses pembahasan anggaran,” ungkapnya. Meski begitu, politisi PAN ini menyebut bahwa angka yang akan digeser untuk bisa me­menuhi insentif nakes tidak sebesar pergeseran anggaran tahun lalu yang mencapai Rp350 miliar. Agar refocusing tepat sasaran dan program lain bisa terus berjalan, tambah dia, perlu adanya penyesuaian terlebih dulu. “Tidak setinggi itulah, karena kebutuhannya disesu­aikan lagi dengan hal lain yang harus berjalan. Tidak setinggi tahun lalu,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menilai dilaksanakannya refo­cusing anggaran bukan hanya karena adanya kebutuhan in­sentif nakes saja, tapi ada be­berapa program yang kemun­gkinan tak akan terserap tahun ini, sehingga lebih baik pos anggarannya digeser guna me­minimalisasi Sisa Lebih Pem­biayaan Anggaran Tahun Ber­kenaan (Silpa). “Melihat berbagai program dan anggaran yang sekiranya tidak akan terserap maksimal, silpa bisa kita tekan dan diman­faatkan untuk kegiatan yang dirasa sangat perlu dan ang­garannya masih sedikit, di an­taranya insentif nakes, persia­pan RS Lapangan dan lain-lain,” jelasnya. Tak hanya itu, Atang mene­gaskan bahwa berdasarkan hasil laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan pertama, Kota Bogor tidak mencapai target. Meski pada pembahasan Rancangan Ang­garan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 lalu telah diprediksi PAD akan turun 30 persen, politisi PKS ini me­nilai refocusing perlu dilakukan sesegera mungkin. “Saya kira memang karena turunnya pendapatan pasti. Tapi saat pembahasan APBD 2021 kita sudah menyampaikan asumsi turunnya pendapatan 30 persen. Tinggal yang harus dikuatkan lagi memastikan menyisir program yang tidak akan terserap maksimal. Atau ternyata tidak terlalu penting digunakan itu direfocusing kepada program yang sangat darurat dan dibutuhkan, se­hingga bisa diperkuat anggar­annya,” bebernya. DPRD Kota Bogor memang tengah berupaya mengang­garkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 di Kota Bogor sebesar Rp30,2 miliar. Apalagi sejak awal pan­demi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak mengalokasikan anggaran in­sentif nakes pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan hanya bertumpu pada alokasi pe­merintah pusat. Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Kese­hatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno. Ia menyebutkan bahwa nakes yang bertugas di Puskesmas Kota Bogor saat ini berjumlah 953 orang. Ia juga mengakui tahun ini Pemkot Bogor tidak menganggarkan insentif nakes melalui APBD Kota Bogor dengan pertimbangan defisit anggaran. “Kami belum bisa mengaju­kan anggaran insentif untuk nakes yang bertugas di Puske­smas Kota Bogor ke pemerin­tah pusat. Sebab, untuk nakes yang bertugas di rumah sakit saja belum dibayarkan,” pung­kasnya. (dil/c/ryn/py)