METROPOLITAN - Persidangan kasus suap yang menyeret mantan Sekretaris Dinas Pe­rumahan, Kawasan Permukiman dan Per­tanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor berini­sial IR dan FA yang beragendakan pemba­caan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabu­paten Bogor telah digelar pada Jumat (9/4). Kasi Intel pada Kejari Kabupaten Bogor, Ju­anda, mengungkapkan, pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Kelas I Bandung itu, JPU melayangkan tuntutan kepada IR berupa kurungan tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp100 juta dengan subsider lima bulan kurungan. Hal itu diungkapkan Juanda, karena IR dinilai JPU bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah men­jadi UU Nomor 20 Tahun 2001. ”JPU menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IR dengan pidana penjara tiga tahun enam bulan dan denda Rp100 juta, subsider lima bulan ku­rungan,” ungkap Juanda ke­pada Metropolitan, Kamis (15/4). Sedangkan untuk tersang­ka berinisial FA, Juanda mengatakan bahwa JPU menuntut hukuman kurung­an dua tahun dan denda Rp70 juta, subsider tiga bulan ku­rungan. Sebab, menurut JPU, terdakwa FA bersalah mela­kukan tindak pidana seba­gaimana diatur dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. ”Bahwa atas tuntutan terse­but persidangan ditunda se­lama dua minggu dan akan dilanjutkan kembali pada Jumat 23 April dengan agen­da pembelaan dari terdakwa,” tutup Juanda. Sebelumnya, Pengamat dan Praktisi Hukum dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners, Anggi Triana Ismail, mengungkapkan beberapa pandangannya terhadap ja­lannya proses persidangan dan kasus korupsi yang bera­wal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Bogor. Anggi dengan tegas mengu­tuk keras segala perbuatan koruptif. Karena per­timbangannya jelas, banyak yang menjadi korban baik negara maupun masyarakat. Lalu jika berkaca pada proses lidik, sidik sampai kepada dakwaan, IR sebagai terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi lebih condong ke­pada Pasal 12a UU Tipikor. Sebagaimana disebutkan bahwa ’Pegawai negeri atau penyelenggara yang secara melawan hukum menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggera­kan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang ber­tentangan dengan kewajiban’ dengan ancaman pidana penjara seumur hidup dan denda paling paling banyak Rp1 miliar. Mengingat IR adalah Apa­ratur Sipil Negara (ASN), maka dakwaan bisa merujuk ke Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang ASN. Di mana disebutkan bahwa ’ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerin­tah’. ”Apabila merujuk pada kedua UU yang dimaksud, maka jelas IR bisa dijerat Pa­sal 12e UU Tipikor, dengan ancaman hukuman seumur hidup,” tegas Anggi. Terpisah, kuasa hukum Iry­anto, Dinalara Derwati Butar-butar, mengaku optimis akan memenangkan persidangan ini. Sebab, dari dakwaan yang akan dibacakan JPU sudah batal demi hukum. ”Kalau kami melihat pan­dangan kuasa hukum lima pasal yang didakwakan itu kuasa hukum sudah uraikan dan ahli juga Chairul Huda sudah menjelaskan artinya kalau dia (JPU, red) pakai pa­sal 12a, b dan e itu ancaman maksimal 20 tahun. Tapi kami pastikan dengan teori hukum pasal itu, pasal ber­pasangan artinya harus sama-sama ada pasangannya, tentu karena tidak ada pa­sangannya itu pasti berakibat batal demi hukum. Tapi saya nggak tahu nih nanti jaksa seperti apa,” jelas Dinalara. Lebih lanjut, Dinalara mem­beberkan kalau balik lagi ke pasal 12 huruf b soal gratifi­kasi itu ia pastikan gugur. Karena menurutnya kalau pasal gratifikasi itu tidak ber­diri sendiri. Dimana harus berpasangan dengan pasal 12c dimana ada waktu 30 hari untuk si penerima untuk melaporkan dan tidak mela­porkan. ”Pasal itu bisa didakwakan kalau perbuatan itu sudah lewat 30 hari ternyata tidak melaporkan, jadi bisa pastikan kalau pasal 12b juga itu batal demi hukum menurut teori kami,” bebernya. Berdasarkan persidangan yang selama ini sudah digelar di PN Tipikor Bandung, Di­nalara memastikan bahwa tidak ada satu pun bukti fakta hukum yang bisa mem­buktikan dakwaan jaksa. ”Semua pasal yang didak­wakan JPU itu kami optimis tidak akan terpenuhi. Maka dakwaan JPU itu tidak lengkap, tidak tercermat dan tidak je­las yang berakibat batal demi hukum dan itu target kami,” pungkasnya.(dil/yok/py)