Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan pembangunan moda transportasi Trem. Belum lama ini, pemkot diketahui telah menyambangi salah satu titik lokasi yang rencananya dijadikan depo Trem. KEPALA Badan Perenca­naan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi, mengatakan, ada tiga opsi lokasi untuk dijadi­kan depo Trem. Di antaranya lahan milik Jasa Marga di sisi Tol Jagorawi, lalu Stasiun Bo­gor dan lahan milik salah satu pengembang perumahan di kawasan Tanahbaru, Ke­camatan Bogor Utara, atau tepatnya di sebelah gardu induk PLN. “Kami sudah meninjau salah satu titik, yakni di kawasan Tanah Baru atau tepatnya dekat Gardu Induk PLN. Di sana ada lahan milik peru­mahan yang masih kosong. Tapi tentu saja hal itu harus menempuh studi kelayakan terlebih dulu,” katanya, Senin (3/5). Berdasarkan kajian yang dilakukan Colas Rail, agar trem dapat beroperasi di Kota Bo­gor, harus didukung fasilitas seperti depo dan tempat pe­meliharaan. Di mana saat ini lokasinya sedang dikaji. Depo Trem sendiri ditengarai mem­butuhkan luasan lahan 5 hingga 10 hektare dan lahan di kawasan Tanahbaru terse­but memungkinkan untuk dijadikan depo. “Dari hasil pembicaraan dengan peng­embang perumahan tersebut, dalam siteplan mereka sudah ada frontage sepanjang 10 meter,” ujarnya. Rudy menegaskan, peng­embang menyambut baik serta sempat menanyakan bagaimana pola yang diguna­kan. “Apakah ganti untung, ganti rugi atau sewa. Tapi, urusan tersebut tetap harus menempuh mekanisme appraisal dan studi kelayakan untuk memutuskan, jadi atau tidaknya,” bebernya. Meski demikian, Pemkot Bogor tak mau terburu-buru memutuskan, mengingat ma­sih ada beberapa opsi lokasi penempatan Depo Trem. “Sedang dikaji beberapa tem­pat. Bisa di stasiun, bisa juga di lahan Jasa Marga sepanjang Tol Jagorawi. Ya, kita cari dulu yang layak. Kami masih lakukan penjajakan dengan berbagai pihak, termasuk Jasa Marga,” tuturnya. Sebelumnya, Wali Kota Bo­gor Bima Arya dan beberapa pejabat Kota Bogor meny­ambangi Menteri BUMN Er­ick Thohir, baru-baru ini. Dalam kunjungannya itu, Bima mengaku melakukan pembahasan terkait skema pendanaan dan pembangunan Trem di Kota Bogor. Di mana untuk skema pembayaran diketahui ada dua opsi yang dimiliki. Pertama adalah opsi corporate funding yang pendanaannya 100 persen dari corporate. Sebab, Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Daerah (APBD) Kota Bogor tak mungkin bisa me­nanggung beban biayanya. ”Ada opsi combine structure funding juga. Jadi mengom­binasikan antara anggaran bantuan dari pemerintah pusat dengan corporate,” ka­tanya. Saat ini di bawah pimpinan Erick Thohir, Bima mengaku sudah membentuk tim pembangunan Trem Kota Bogor. ”Jadi, kolaborasi an­tara unsur BUMN dan Pe­merintah Kota (Pemkot) Bo­gor yang akan terus bekerja untuk memastikan tahapan­nya berjalan cepat,” ujarnya. Untuk itu, Feasibility Study (FS) yang saat ini tengah di­kerjakan tim pembangunan Trem Kota Bogor direncana­kan rampung pada Juni. Dari situ akan diketahui ba­gaimana nanti skema pem­bayaran dan siapa operator Trem di Kota Bogor. ”Saya juga sudah laporkan Trem ini kepada presiden dan presiden mendukung penuh dan meminta diakselerasikan dengan kementerian-kemen­terian terkait,” ungkapnya. (ryn/mam/py)