METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mema­tangkan rencana pelaksanaan Pembe­lajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli 2021. Bahkan, beberapa waktu lalu Pemkot Bogor melakukan diskusi dengan ber­bagai stakeholder pendidikan terkait wacana ini, termasuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor. Wakil Ketua PGRI Kota Bogor, Usman Tonda, mengatakan, ada beberapa hal yang direkomendasikan dari PGRI Kota Bogor kepada Pemkot Bogor sebelum PTM. Salah satunya terkait vaksinasi kepada tenaga pendidik hingga tenaga nonpendidik di sekolah. Ia pun mengapresiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) yang sudah memberikan prioritas kepada guru dan tenaga pendidik untuk mendapatkan vaksin. Sejauh ini hingga vaksinasi tahap terakhir beberapa waktu lalu, sudah 631 tenaga pendidik dan 160 tenaga nonpendidik di bawah PGRI yang mendapatkan jatah vaksin. “Ini sesuai usulan PGRI beberapa waktu lalu, di mana kami minta sebelum PTM harus divaksin dulu semua guru,” katanya saat ditemui Metropolitan, Selasa (4/5). Kedua, pihaknya berharap dalam PTM nanti, kesehatan siswa tetap yang utama. Lalu, PTM juga harus disetujui semua stakeholder dan semua sekolah wajib memenuhi protokol kesehatan (prokes). Meski begitu, perlu ada pembahasan lebih lanjut dengan mengundang beberapa stakeholder yang pada diskusi sebelumnya tidak dilibatkan. Salah satunya Satpol PP hingga Dinas Perhubungan (Dishub). Hal itu terkait aktivitas siswa sebelum datang dan pulang sekolah. “Tempat nongkrong anak setelah sekolah, itu siapa yang mengawasi? Makanya Satpol PP dan polisi harus bantu sekolah, membantu Satgas Pelajar yang juga ada kalanya mereka ngajar. Harusnya ada tim khusus mengawasi ditambah unsur sekolah. Ini yang kami harap ada pertemuan lanjutan nanti dengan pihak terkait,” jelasnya. Baginya, persoalan PTM lebih condong punya potensi kerawanan pada sisi kegiatan siswa selepas dari kelas. Sebab, saat di kelas, kegiatan siswa pasti terawasi dengan berbagai prokes. Belum lagi sejak awal prokes menjadi kewajiban sebelum dilaksanakannya PTM. “Masalah itu bukan saat di sekolah. Di sekolah mah sejak awal diawasi. Justru selepas dari kelas, itu siapa yang awasi kalau mereka nongkrong dulu? Atau, kalau mereka naik angkot, itu siapa yang awasi jaga jaraknya? Kan tetap ada potensi penularan disitu,” ungkap Usman. Menurutya, perlu ada ada koordinasi lintas sektoral dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan mengundang Satpol PP, kepolisian hingga Dishub bahkan asosiasi mal dan sejenisnya untuk berdiskusi sebelum PTM. “Supaya memblok anak-anak berseragam masuk mal, misalnya. Kan persoalannya sebetulnya bukan saat di sekolah saja, tapi justru saat datang dan pulang sekolah,” tegasnya. (ryn/mam/py)