Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor sementara meniadakan layanan online untuk semua urusan pembuatan dokumen kependudukan bagi warga. Hal ini imbas server milik Disdukcapil Kota Bogor di-hack, sehingga mengakibatkan data penduduk bocor. KEPALA Disdukcapil Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, mengatakan, sesuai arahan direktur Jenderal Kependu­dukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Da­lam Negeri (Kemendagri), layanan online diberhentikan sementara. “Iya, jadi (layanan kependudukan, red) yang menggunakan internet publik seluruh Indonesia untuk se­mentara dimatikan, jadi Si­kancil di Kota Bogor juga off dulu ya, sabar dulu ya,” kata­nya. Meski begitu, Disdukcapil Kota Bogor tetap membuka layanan kependudukan se­perti biasa. “Iya kalau pakai Sikancil itu kan tinggal input data kemudian tinggal ambil. Nah, sekarang pakai manual seperti dulu lagi, jadi pemohon datang langsung,” ujarnya. Saat ini, sambung Sujat­miko, Disdukcapil Kota Bogor terus memperbaiki dan meng­evaluasi sistem yang ada sam­bil menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat. Walau pelayanan kembali manual, tidak akan menimbulkan ke­padatan atau kerumunan. Sebab, untuk pemohonan KTP sendiri saat ini hampir seluruh­nya telah rampung. “Untuk KTP-el sudah 99 persen dan untuk yang tidak bisa datang langsung juga kita melakukan perekaman mobil seperti lansia, orang sakit dan lain-lain. Untuk pe­lajar juga kita datang ke se­kolah-sekolah, jadi dikoordi­nir sekolah,” katanya. Sementara itu, seorang pe­mohon KTP-el, Linda, menga­ku khawatir dengan adanya kebocoran data ini. Sebab, peretas bisa saja menyalah­gunakan data warga tersebut. “Iya khawatir, apalagi sekarang musim pinjaman online ya. Kita kan nggak pernah tahu itu, tapi kalau data bocor takut disalahgunakan,” kata Linda saat ditemui di kantor Disdukcapil Kota Bogor, Kamis (10/6). “Layanan online se­benarnya sangat membantu di masa pandemi ini. Tapi mau gimana lagi, daripada bocor mending datang langsung saja kayak sekarang,” sam­bungnya. Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, me­nyikapi persoalan server mi­lik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor yang di-hack, se­hingga menyebabkan pe­layanan pengurusan pem­buatan dokumen kependu­dukan dilakukan secara manual atau offline. “Bukan diretas tapi dijual kali ya. Tapi saya juga nggak ngerti lah. (Intinya) Saya dengan Pak Wali sudah meng­instruksikan kepada kadis­dukcapil untuk tidak dulu menggunakan jaringan inter­net yang tidak secure (aman),” kata Dedie. Dedie pun meminta maaf kepada warga Kota Bogor lantaran imbas perbaikan sistem server di Disdukcapil Kota Bogor, pelayanan pem­buatan dokumen kependu­dukan dilakukan secara ma­nual atau offline. “Jadi, kalau mau betul-betul mengakses data Dukcapil nanti kita per­baiki dulu sistem aksesnya. Jadi, kita tidak pakai data yang unsecure. Di antaranya pendaf­taran KTP-el, akta kelahiran maupun urusan dokumen lainnya. Di mana masyarakat diminta langsung meny­ambangi kantor dinas atau kecamatan,” ujarnya. “Kita cari sedapat mungkin agar update datanya betul-betul aman untuk warga agar tidak ada lagi data yang kemudian bisa diubah dan berisiko tinggi,” tambahnya. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengakui server milik Di­nas Kependudukan dan Ca­tatan Sipil (Dukcapil) online Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi diduga telah di-hack, sehingga mengakibatkan data penduduk bocor. “Iya, empat layanan online Dukcapil tersebut saya eva­luasi karena kurang secure dalam aspek pengamanan data,” kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangannya kepada war­tawan, Senin (7/6). (rez/yok/ py)