PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta berencana menutup pintu perlintasan Kereta Api (KA) di Jalan MA Salmun, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, secara permanen. Penutupan tersebut akan dilakukan pada Selasa (15/6) sekitar pukul 20:00 WIB. PENUTUPAN sendiri ber­dasarkan surat yang dikelu­arkan PT KAI dengan Nomor KA.203/VI/1/DO.1-2021 ter­tanggal Jakarta 8 Juni. Adapun acuannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkere­taapian. Lalu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ serta Peraturan Pemerin­tah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Sementara itu, Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa, membenarkan rencana penutupan perlinta­san kereta tersebut. Menurut­nya, kebijakan tersebut dila­kukan karena aktivitas masy­arakat padat di lokasi tersebut dan jumlah perjalanan KA yang melintas dari dan menu­ju Stasiun Bogor juga sangat tinggi trafiknya. Tak hanya itu, Eva menutur­kan, penutupan ini juga ber­kaitan dengan keselamatan pengguna jalan. “Penutupan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan, baik dari sisi perjalanan KA ataupun masyarakat,” katanya. Terpisah, Kepala Dinas Per­hubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo, menga­ku belum mengetahui ren­cana penutupan tersebut. Sebab, saat ini pihaknya baru sebatas diinformasikan. “Ki­ta cuma dapat tembusan su­rat. Mereka langsung ekse­kusi sesuai kewenangan atu­ran,” ujarnya. Sebelumnya, Pemkot Bogor sempat menggelar pertemuan secara virtual dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Pertemu­an ini dilakukan untuk mem­bicarakan keinginan Pemkot Bogor terkait membangun perlintasan tidak sebidang. Di Kota Bogor sendiri, sam­pai saat ini masih ada empat perlintasan sebidang yang belum dijadikan perlintasan tidak sebidang. Di antaranya pintu kereta Kebonpedes, pintu kereta MA Salmun, pintu kereta Paledang dan pintu kereta Batutulis. Sekretaris Badan Perenca­naan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dulu dijabat Rudi Mashudi menerangkan, dalam pertemuannya dengan KSP, pihaknya membeberkan rencana Pemkot Bogor dalam membangun perlintasan tidak sebidang. Di antaranya pembangunan underpass di perlintasan kereta Kebonpe­des, flyover Jalan MA Salmun dan flyover Jalan Kapten Mus­lihat. ”Perlintasan tidak sebi­dang kan baru di RE Martadi­nata. Kita masih ada rencana membangun di Kebonpedes, MA Salmun dan Kapten Mus­lihat,” katanya. Rudi juga berharap dengan adanya pembicaraan dengan KSP ini, keinginan Pemkot Bogor bisa diakomodasi pe­merintah pusat. Seperti yang dilakukan pemerintah pusat untuk pembangunan flyover RE Martadinata. Rudi menuturkan, kekuatan APBD Kota Bogor saat ini tidak mampu membangun infra­struktur. Sehingga dibutuhkan adanya bantuan dari pemerin­tah pusat dan Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Jawa Barat. ”Kan begini, APBD kita tidak bisa mengkaver perencanaan yang besar-besar, sehingga kita butuh skema pendanaan lainnya, baik bantuan pro­vinsi atau pusat,” ungkapnya. Rencana pembangunan ini juga, sambung Rudi, bukan tanpa landasan. Ia membe­berkan pihak Pemkot Bogor, yakni Dinas PUPR, sudah memiliki Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan tiga perlintasan tidak sebidang tersebut. ”Pe­kan depan mereka akan men­gundang kita dengan kemen­terian terkait untuk mengaju­kan usulan kita. Mudah-mu­dahan bisa goal ini,” harapnya. Terkait DED yang sudah dibuat, Kabid Pembangunan dan Kebinamargaan pada Dinas PUPR Kota Bogor, Da­dan Hamdani, menerangkan, untuk masing-masing pembangunan membutuhkan anggaran sebesar Rp250 mi­liar untuk MA Salmun dan sekitar Rp97 miliar untuk underpass Kebonpedes. ”Ja­di, kita untuk DED baru ada MA Salmun dan Kebonpedes. Untuk MA Salmun sekitar Rp250 miliar dan Kebonpedes sekitar Rp97 miliar,” katanya. Menurut Dadan, sampai saat ini pihaknya masih meren­canakan anggaran untuk pembebasan lahan. Sebab, berdasarkan rancangan APBD 2021 Kota Bogor, anggaran untuk pembebasan lahan hanya Rp41 miliar untuk Kota Bogor. ”Jadi, Rp41 mi­liar itu bukan untuk PUPR saja, itu secara keseluruhan. Tapi, kalau untuk PUPR masih belum tahu kita berapa,” pung­kasnya. (rez/yok/py)