METROPOLITAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tentang Penyelenggaraan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service-BTS) di Kota Bogor. Surat kerja sama tersebut di­tandatangani Plt Direktur Angkutan BPTJ Saptandri Widiyanto bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bo­gor Eko Prabowo dengan disaksikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Balai Kota Bogor, Senin (19/7). Saptandri mengatakan, BPTJ dan Kemenhub men­gucapkan terima kasih atas peran serta dukungan dari Pemkot Bogor dalam pelaks­anaan layanan angkutan umum dengan mekanisme BTS. “Penandatanganan perjan­jian kerja sama ini merupakan implementasi serta legal ba­sic dari pelaksanaan BTS. Ini merupakan salah satu program dari Kemenhub dan sudah berjalan di kota-kota lain. Sedangkan untuk BPTJ mer­upakan program yang per­tama,” ungkap Saptandri. BTS di Kota Bogor, kata Sap­tandri, merupakan pilot pro­ject yang diharapkan dapat diikuti kota-kota lain se-Ja­bodetabek. ”Waktu itu dengan skema ini kita berharap bisa berjalan di Kota dan Kabu­paten Bogor. Namun dalam perjalanannya, yang me­respons dan memberikan tanggapan positif artinya langsung action adalah Kota Bogor. Sedangkan kabupaten belum memenuhi persyaratan formal,” jelasnya. Ia menambahkan, BPTJ percaya Pemkot Bogor akan mendukung sepenuhnya terhadap perjalanan dan implementasi layanan ini sehingga mampu membe­rikan manfaat untuk warga. “Diharapkan nanti pada 23 Juni sudah ada tanda tangan kontrak antara BPTJ dengan pemenang lelang penyedia layanan untuk operator. Se­belumnya ada tujuh peser­ta dan akan ditunjuk satu yang memang memenuhi syarat, baik secara adminis­tratif, teknis, legal maupun rencana operasi,” katanya. Di tempat yang sama, Bima Arya mengatakan bahwa ada dua hal yang harus terus di­kawal agar program BTS ini bisa berjalan dengan baik di Kota Bogor. “Pertama, kita pastikan pengadaan sampai melun­curnya semua unit itu bisa berjalan baik di Kota Bogor. Termasuk kita sama-sama mengevaluasi konsep koridor yang kemarin saya berikan tambahan, masukan dan sa­ran. Tetap akan dicoba enam koridor, sambil dievaluasi,” ujar Bima Arya. Kedua, lanjut Bima, yang harus dipersiapkan juga ada­lah mengenai sosialisasi ke­pada warga. Bersama dengan Humas, Kominfo, Organda dengan semua elemen harus membuat konsep yang rapi dan sistematis sehingga nan­ti disambut dengan antusias. “Ini bukan sekadar sosiali­sasi adanya bus itu, tetapi secara keseluruhan. Sehing­ga kultur naik angkot, ber­henti di mana saja itu bisa mulai sama-sama kita kikis, kita bangun kultur baru. Ini sosialisasi yang harus masif,” terang Bima. Terpisah, Kadishub Kota Bogor, Eko Prabowo, men­gatakan, BTS ini memanfaat­kan bus berukuran tiga pe­rempat dan akan beroperasi di enam koridor. “Untuk ope­rasi, kita masih tunggu ope­rator pemenang lelang. Se­karang masih proses akhir dari lelang. Nanti akhir Juli ada pengumuman pemenang lelang yang akan melaksana­kan BTS di Kota Bogor,” kata Eko. Menurutnya, program ini sangat baik dalam konteks penataan transportasi yang sesuai dengan Perda Kota Bogor, yakni mewujudkan program konversi 3:1 (tiga angkot menjadi satu bus). “Program ini sesuai koridor yang ada harus menyesuai­kan dengan aturan main di kami, yaitu busnya ada be­rapa, akan menghilangkan angkot. Kalau busnya ada 75 unit berarti angkot yang akan berkurang 225 unit,” jelasnya. “Ke depan, mudah-mudahan ada juga kita usulkan subsidi untuk yang feeder untuk ang­kot. Jadi nggak ngetem atau kejar setoran lagi. Sehingga ada kepastian pelayanan ten­tang angkutan, penumpang juga nyaman di dalam ang­kutan. Karena semua standar pelayanannya dihitung,” pung­kasnya. (ryn/yok/py)