METROPOLITAN - Persa­tuan Hotel dan Restoran Indo­nesia (PHRI) Kota Bogor me­nyambut baik relaksasi pajak yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Mulai Agustus ini, pemkot membe­rikan keringanan pajak yang berlaku awal Agustus 2021. Kebijakan itu merupakan salah satu buntut PHRI yang sempat menyurati Wali Kota Bogor Bima Arya untuk meminta ke­ringanan pajak dari dampak menurunnya tingkat hunian atau okupansi hotel. Ketua PHRI Kota Bogor, Yuno Labeta Lahay, menga­takan, Pemkot Bogor sudah menyetujui untuk memberi­kan keringanan pajak agar pengusaha hotel dan restoran dapat terbantu di tengah pan­demi Covid-19. ”Sudah ada keputusannya, yakni kita bisa menunda pajak Juli, Agus­tus sampai 27 September untuk pajak hotel dan restoran,” kata Yuno, Kamis (12/8). ”Al­hamdulillah buat teman-teman cukup terbantu,” sambungnya. Menurutnya, PHRI mengaju­kan permintaan relaksasi agar sesuai kewenangan pemerin­tah daerah. Karena itu, per­mintaan yang diajukan hanya mengacu pada kewenangan Pemkot Bogor. ”Kita nggak maksa, jadi yang di bawah kewenangan pemkot saja yang diminta untuk kelonggaran pajak diberikan,” ujarnya. Meski begitu, Yuno memin­ta Satgas Covid-19 Kota Bogor melakukan evaluasi penera­pan ganjil-genap karena di­anggap memberatkan pen­gusaha kafe dan restoran. ”Kalau yang berdasarkan Inmendagri sesuai PPKM Le­vel 4 itu keputusan pusat, kan daerah tinggal mengikuti. Hanya modifikasi daerah se­perti ganjil-genap yang min­ta dievaluasi,” kata Yuno. Menurutnya, ini sangat ber­dampak dan sudah ada pem­batasan ditambah ganjil-genap, meski saat ini sudah ada pelonggaran dine in. ”Tapi kan yang dibolehkan yang memiliki fasilitas ruang terbuka. Selebihnya itu take away delivery,” kata lulusan Sekolah Regina Pacis itu. Saat ini, tambah dia, tingkat oku­pansi hotel mengalami pe­ningkatan jika dibandingkan penerapan awal PPKM Daru­rat. Kisarannya masih meng­injak 15-16 persen. ”Saat awal itu kan 8-9 persen, ada pe­ningkatan sedikit. Normalnya 65-70 persen. Akhir pekan juga tetap rendah,” katanya. Yuno khawatir jika kondisi pergerakan ekonomi belum membaik serta kasus Covid-19 terus naik akan banyak pen­gusaha yang gulung tikar. ”Karena yang jadi masalah kalah di arus kas, kita biasa hidup di arus kas, sedangkan kegiatan hari-hari minus. Sangat rentan punya cicilan ke bank dan itu yang kasihan karena belum ada relaksasi di dunia perbankan,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2021, Pem­kot Bogor memberikan relaksa­si pajak. ”Pertama diskon BPHTB 10 persen bagi yang membayar pajak sejak 2 Agus­tus hingga 30 September 2021,” kata Lia. Selain itu, Pemkot Bogor juga memberlakukan penun­daan jatuh tempo pembaya­ran pajak dan penghapusan sanksi administrasi denda bagi wajib pajak hotel, resto­ran, hiburan dan parkir. ”Penundaan jatuh tempo pembayaran pajak untuk masa pajak Juli dan Agustus adalah 27 September. Peng­hapusan sanksi administrasi denda keterlambatan untuk masa pajak sampai Juni 2021 yang melakukan pajak sejak 2 Agustus sampai 27 Septem­ber 2021,” sambungnya. Lalu, terhadap STPD sanksi administrasi denda keterlam­batan yang sudah terbit bagi wajib pajak yang sudah mela­kukan pembayaran pokok. ”Aturan normal karena akan jatuh liqudasi aset, Juli-Agustus belum bayar, bisa lebih cepat dan harus jadi perhatian. Sebab, dampaknya bisa pengangguran pajak. Makanya dilakukan pem­batalan STPD tanpa permoho­nan wajib pajak,” ujarnya. ”Ini baru berlaku sejak 2 Agustus. Alhamdulillah, ani­mo wajib pajak baik meman­faatkan momen tersebut,” sambungnya.(yok/py)