Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional dan peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) secara virtual dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (31/8). DALAM kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian me­minta seluruh kepala daerah mendukung sistem MCP un­tuk memperkuat pengawasan, dengan menugaskan para inspekturnya masing-masing agar terhubung dengan sistem ini. Sebab, sebagian besar sudah terhubung dengan sis­tem ini. Namun ada bebera­pa daerah yang belum. “Terima kasih kepada ketua KPK dan kepala BPKP yang telah bekerja sama dalam mencegah korupsi serta penyimpangan lainnya. Salah satunya dengan meluncurkan sistem MCP ini. Kami kira pengawasan sangat penting untuk memperbaiki segala kekurangan,” kata Tito. Menurutnya, kualitas dan kuantitas jajaran inspektorat harus diperkuat, dengan menunjuk orang yang tepat dan memberikan pembinaan karier yang baik, sehingga ada kepastian dan mereka akan lebih profesional dalam be­kerja. Selanjutnya perlu ada­nya kerja sama dengan KPK, BPKP dan BPK. Sementara itu, KPK yang diketuai Firli Bahuri menje­laskan, saat ini KPK meng­gandeng Kemendagri dan BPKP untuk memperkuat upaya pencegahan tindak korupsi di wilayah Indonesia. Program pencegahan ko­rupsi ini digagas KPK melalui program Monitoring Centre for Prevention (MCP). ”KPK mengoordinasikan dengan menyelaraskan ke­wenangan yang dimiliki Ke­mendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah untuk melakukan mo­nitoring, pendampingan dan pengawasan atas implemen­tasi delapan area perbaikan tata kelola pemda yang terang­kum dalam MCP,” ujar Firli. Ia berharap MCP yang telah dikembangkan secara ber­kala oleh KPK nantinya dapat menjadi tolok ukur baru un­tuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di suatu daerah.(*/eka/py)