METROPOLITAN - Teror pinjaman online (pinjol) se­makin meresahkan. Tak se­dikit masyarakat menjadi korban buaian dengan iming-iming bunga rendah, namun kenyataannya mencekik. Bermodalkan aplikasi smart­phone, oknum pengelola pinjol menjerat korban. Tak pelak, belum lama ini polisi menggerebek tempat yang diduga menjadi sarang pinjol. Puluhan orang diamankan dalam giat tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Indonesia Police Wacth (IPW), Sugeng Teguh Santoso, me­minta pihak kepolisian bert­indak tegas dan menangkap para pemilik pinjol karena sudah jelas bertentangan dengan undang-undang. “Pinjaman online ilegal ha­rus ditindak. Pinjol ilegal adalah pinjol yang tidak ter­daftar pada Otoritas Jasa Keu­angan (OJK) dan tidak men­taati aturan suku bunga yang ditetapkan OJK serta dalam proses penagihannya meng­gunakan cara–cara melawan hukum. Berantas sampai ke akar-akarnya,” tegas Sugeng saat dihubungi Metropolitan, Jumat (15/10). Walau penindakan aparat kepolisian terhadap pinjol sedikit terlambat, lanjut Su­geng, pihaknya tetap menga­presiasi tindakan hukum yang dilakukan kepolisian dan berharap tidak sampai di situ. “Saat ini polisi merespons permintaan presiden. Kita apresiasi, walau memang ha­rus kita berikan catatan bahwa ke depannya jangan seperti ‘paku’ baru bergerak kalau digetok,” terangnya. “Program Prediktif, Respon­sibilitas dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) Kapolri Listyo Sigit sangat jelas. Hal ini harus diterapkan dengan kesiapan seluruh anggota Polri. Seperti kompetensi, profesionalisme dan keber­pihakan pada rakyat. Dengan modal dua sikap ini niscaya problem-problem masyarakat bisa diatasi dan kepercayaan publik tumbuh,” sambungnya. Sugeng juga menegaskan, polri memiliki program pre­sisi, setiap keluhan dan pe­ristiwa di masyarakat harus direspons dengan cepat. “Pa­dahal program presisi, pada poin responsif itu adalah da­sar arahan Kapolri Listyo Sigit pada jajaran untuk segera bertindak dan merespons aduan masyarakat. Pinjol ile­gal harus ditutup dan para penagih pinjol serta perusa­haan pinjol yang melakukan penagihan dengan mengan­cam, menghina dan mence­markan nama baik dengan menyebarkan berita berisi penghinaan harus ditindak UU ITE,” ungkapnya.(tob/suf/py)