DPRD Kota Bogor akhirnya menolak draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ). Rancangan peraturan itu dikembalikan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam rapat di DPRD, akhir pekan lalu. Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua Bapemperda Kota Bogor, Endah Purwanti. Alasannya, revisi rencana bisnis dan kajian investasi yang diminta belum dipenuhi. Selain itu, Pemkot Bogor juga belum mengeluarkan aset Pasar Sukasari dari isi PMP lantaran ada persoalan aset di lokasi tersebut. “Jadi, dengan dikeluarkan­nya aset (Pasar, red) Suka­sari, otomatis nilai PMP-nya ikut berubah. Dari sebelum­nya sekitar Rp46 miliar, be­rubah jadi cuma Rp5 miliar,” kata Endah, Selasa (8/3). “Ini kan substansinya sudah be­rubah dan sampai sekarang belum direvisi. Makanya kita pilih untuk dikembalikan,” sambungnya. Tak hanya itu, DPRD juga menguak fakta adanya du­gaan maladministrasi atau pelanggaran Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ter­kait proses pengajuan Ra­perda PMP oleh Pemkot Bo­gor. Sebelum mengajukan PMP, Pemkot Bogor harus melay­angkan surat ke DPRD Kota Bogor. Namun, surat yang disebut sudah dilayangkan pada 15 Desember 2020 itu, DPRD Kota Bogor tidak me­nemukan bentuk fisiknya. “Ini ada tahapannya. Tahapan pertama yakni pengajuan surat. Itu saja nggak ada, ma­kanya ini kita kembalikan. Dibenarkan lagi lah proses dan isinya Raperda PMP itu,” terang politisi PKS itu. Sehingga dalam rapat akhir pekan lalu diputuskan kese­pakatan bersama antara Ba­pemperda, Bagian Hukum Setda Kota Bogor, BKAD dan Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor bahwa Raperda PMP Perumda Pasar Pakuan Jaya dikembalikan dan di­minta diperbaiki dengan prinsip kehati-hatian. “Dip­enuhi prosedur dan tahapan­nya, nanti baru bisa dimasuk­kan ke Bapemperda, baru pembahasan di Panitia Khu­sus (Pansus),” tuturnya. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama (Dirut) Pe­rumda Tirta Pakuan, Muzak­kir, mengatakan, Raperda PMP tersebut bukan dibatalkan, namun dikembalikan untuk dilengkapi prosesnya oleh Pemkot Bogor. “Sebetulnya bukan dibatalkan, tapi dikem­balikan ke pemkot untuk di­lengkapi dulu,” ujarnya. Terkait nilai PMP yang me­nyusut dari rencana awal sebesar Rp46 miliar menjadi hanya Rp5 miliar, Muzakkir beralasan bahwa nilai tersebut sudah disesuaikan rencana Perumda Pasar Pakuan Jaya untuk memenuhi kebutuhan revitalisasi pasar. “Iya, kita sesuaikan dengan kebutuhan revitalisasi pasar. Jadi, cukup Rp5 miliar permintaan kita,” pungkasnya. (ryn/eka/py)