Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat menemukan adanya kelebihan bayar pada proyek pembangunan RSUD Parung, Kabupaten Bogor, sebesar Rp13,2 miliar. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor pun bakal memotong pembayaran ke kontraktor untuk mengembalikan potensi kerugian negara tersebut. KEPALA Dinkes Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina, men­gatakan, pembangunan RSUD Parung sudah masuk tahap finalisasi. Namun, pihaknya belum membayarkan sepenuh­nya hasil pekerjaan kepada penyedia jasa, yakni PT Jaya Semanggi Engineering (JSE). Untuk itu, pihaknya tak perlu menagih kelebihan bayar sesuai rekomendasi BPK. Ia bakal memotong langsung pembayaran ke pihak kon­traktor. “Kan memang belum dibayarkan 100 persen. Jadi kita tinggal potong,” ujar Mike, Kamis (25/8). Adapun potensi kerugian negara sebesar Rp13,2 miliar tersebut terdiri dari denda keterlambatan pekerjaan Rp10,2 miliar, kelebihan bay­ar atas volume pekerjaan Rp2,96 miliar dan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp42,8 juta. Saat ini, Mike mengaku pi­haknya sedang melakukan pemberkasan untuk meninda­klanjuti rekomendasi BPK. “Jadi memang sedang proses menjalankan rekomendasi itu, terutama soal kelebihan bayar dan denda keterlam­batan. Nanti kan tinggal di­potong, karena memang be­lum dibayarkan semua kan masih masa pemeliharaan,” ungkapnya. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah sibuk menindakla­njuti Laporan Hasil Peme­riksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor tahun anggaran 2021. Terlebih, jumlah te­muan dari BPK tersebut se­cara keseluruhan angkanya cukup fantastis mencapai Rp42 miliar. Selanjutnya, Pemkab Bogor diberi waktu 60 hari untuk menyesaikan temuan BPK tersebut. (fin/eka/py)