DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kejar tayang untuk melakukan pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2022. PLT Bupati Bogor, Iwan Se­tiawan, mengatakan, pihaknya bersama DPRD melakukan pembahasan KUPA-PPAS 2022 sangat cepat. Sebab, pihaknya diberi tenggat waktu untuk membahas hingga 30 Septem­ber. Dalam APBD Perubahan nanti, ada yang menjadi pri­oritas, di antaranya gaji ke-13 dan beberapa program yang belum masuk dalam APBD murni. Sehingga Iwan berha­rap seluruh kegiatan di Ka­bupaten Bogor dapat tereali­sasi seluruhnya. “Di perubahan ini tidak ada kegiatan infrastruktur yang besar karena sudah di APBD satu. Tapi seperti gaji pegawai, pergeseran dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunggu transfer dari pusat dan provinsi. Sebab, APBD satu tidak membahas bankeu,” kata Iwan. Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2022, pendapatan dae­rah ditargetkan sebesar Rp8,7 triliun dan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp9,9 triliun. Sehingga terdapat de­fisit anggaran Rp1,2 triliun. Namun setelah ada pembi­ayaan daerah defisit menjadi Rp549 miliar yang disebabkan kebutuhan belanja daerah yang melampaui pendapatan daerah. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Sus­manto, mengungkapkan, pihaknya ingin membahas anggaran perubahan dengan leluasa. Namun, Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kepada Ka­bupaten Bogor dua kali serta pihaknya baru menerima LHP BPK pada 1 Agustus. Rudy pun langsung menggelar pari­purna terkait penyampaian penerimaan LPJP APBD. “Kita melihat berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 serta aturan lain yang menyatakan bahwa RAPBD Perubahan harus disetujui antara eksekutif dan legislatif paling lambat tiga bulan se­belum tahun anggaran ber­akhir, berarti 30 September,” beber Rudy. “Karena kalau kita tidak selesaikan 30 September, maka konsekuensinya tidak ada APBD Perubahan. Kita akhirnya rapat badan mu­syawarah sampai tiga kali. Beberapa anggota minta lebih baik dibahas betul-betul satu per satu, tetep semua dilakukan pembaha­san sesuai mekanisme pe­raturan perundang-undan­gan yang berlaku,” sambung­nya. (mam/eka/py)