Jumat, 3 Februari 2023

Belum Izin, Kafe Bajawa Flores Kokoh Berdiri

- Kamis, 3 November 2022 | 11:01 WIB
POLEMIK: Kafe Bajawa Flores Bogor jadi polemik lantaran diduga beroperasi tanpa izin.
POLEMIK: Kafe Bajawa Flores Bogor jadi polemik lantaran diduga beroperasi tanpa izin.

Polemik beberapa tempat usaha di Kota Bogor yang beroperasi tanpa izin terus menjadi perhatian publik. Di antaranya, Mie Gacoan di Kecamatan Bogor Barat dan Kafe Bajawa Flores di eks Presiden Teater, Kecamatan Bogor Tengah. TEMPAT usaha yang disebut terakhir bahkan mulai bero­perasi dan melakukan pere­smian, belum lama ini. Sete­lah kasatpol PP Kota Bogor yang membenarkan tempat-tempat usaha baru tersebut belum mengantongi izin, giliran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengungkap fakta baru. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, men­gatakan, untuk Kafe Bajawa Flores saat ini belum mengan­tongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG sendiri merupakan pengganti kebi­jakan Izin Mendirikan Bangu­nan (IMB) yang telah dihapus. “Belum ada (PBG), karena mereka (Kafe Bajawa Flores) masih mengurus Keterangan Rencana Kota (KRK), yakni salah satu syarat dasar menu­ju PBG,” kata Chusnul kepada Metropolitan, Rabu (2/11). ”Dari KRK ada siteplan. Se­belum siteplan itu mereka harus bikin Amdal Lalin, Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Ling­kungan (UKL-UPL), jadi ma­sih panjang,” sambungnya. Setelah ada siteplan, tambah Chusnul, baru bisa masuk pengurusan PBG dan baru bisa beroperasi. Kafe Bajawa Flores baru menyelesaikan KRK per 23 September. Atas beroperasinya kafe tersebut sebelum mengantongi izin, Dinas PUPR sudah melayang­kan surat teguran pertama dan kedua yang sudah dilim­pahkan pada Satpol PP untuk ditindaklanjuti. “Surat teguran itu sudah dilayangkan pada 19 September,” katanya. Ia menuturkan, kewenangan Dinas PUPR hanya sampai pada melayangkan surat te­guran dan menjadi ranah Satpol PP untuk tindak lanjut. “(Kalau tidak direspons) Ya itu ranahnya Satpol PP, bukan lagi ranahnya PUPR,” ujarnya. Hingga berita ini diturunkan Rabu (1/11) pukul 16:00 WIB, belum ada keterangan dari pihak terkait. Metropolitan sempat menghubungi per­wakilan Bajawa Flores, Fauzan. Namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas dugaan tersebut. Diketahui, keberadaan dua tempat usaha yang baru-baru ini muncul di Kota Bogor me­narik perhatian publik lanta­ran diduga tidak mengantongi izin. Dua resto itu di antaranya, Mi Gacoan dan Bajawa Flores Bogor. Bahkan, nama terakhir sudah beroperasi dan mela­kukan peresmian. Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustiansyach, membenarkan beberapa lo­kasi usaha belum mengantongi izin, bahkan ada yang sudah beroperasi. Ia mengaku sudah menegur dengan melayang­kan Surat Pemanggilan (SP). Demak, sapaan karibnya, menjelaskan, pemanggilan itu dilandasi atas adanya aduan masyarakat tentang adanya pembangunan resto­ran yang diduga belum mengantongi izin. “Kita sudah cek lokasi, tapi hanya ada pekerja. Makanya dilayangkan surat pemanggilan agar me­reka dapat menunjukkan bukti perizinan. Surat dilay­angkan pada Rabu (12/10),” katanya, Selasa (1/11). Ia menambahkan, manaje­men Mi Gacoan yang lokasi­nya di Kecamatan Bogor Ba­rat telah memenuhi pemang­gilan pertama, namun tidak dapat menunjukkan bukti perizinan. Ia pun kembali melayangkan SP kedua kalinya dengan harapan yang ber­sangkutan dapat menunjuk­kan bukti-bukti perizinannya. “Saat ini telah dilayangkan surat pemanggilan kedua. Apabila tidak bisa, dilayang­kan surat SP3, kemudian nanti berujung penyegelan,” tegasnya. Lalu, keberadaan Bajawa Flores Bogor juga dilakukan hal serupa. Berdasarkan peng­ecekan awal, diketahui pihak Bajawa tidak dapat menunjuk­kan bukti perizinan. Mantan camat Bogor Tengah itu me­negaskan, pihaknya tidak diam saja terhadap bangunan yang dianggap melanggar aturan yang berlaku di Kota Bogor. “Beberapa hari lagi, kalau tidak bisa menunjukkan semua berkas perizinan, maka SP be­rikutnya kita keluarkan. Perlu diketahui, kita sudah on the track dalam bertindak,” ujarnya. Ia mengaku siap apabila Ko­misi I DPRD Kota Bogor me­manggil Satpol PP. “Kita bisa jelaskan langkah yang sudah dan akan ditempuh dalam menyikapi pelanggaran peri­zinan di Kota Bogor,” tegasnya. Menurutnya, setiap pembangunan di Kota Bogor harus menaati Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagang­an serta Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (ryn/eka/py)

Editor: admin metro

Tags

Terkini

5 Calon Kades Siap Tarung Pilkades Cipinang Rumpin

Kamis, 2 Februari 2023 | 23:15 WIB

Rotasi Mutasi Pejabat Pemkot Bogor Masih Molor

Kamis, 2 Februari 2023 | 12:19 WIB
X