Kota Bogor Gagal Bangun Pusat Pemerintahan Baru

METROPOLITAN.id - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun pusat pemerintahan baru pada tahun 2023 nampaknya harus gagal terlaksana. Kepastian itu seperti diungkapkan langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya.

"Belum ada. Kelihatannya belum akan terwujud, karena ini kan anggarannya kami minta dari Pemerintah Pusat," kata Bima Arya kepada wartawan, Kamis 26 Januari 2023.

Menurut Bima Arya, sebenarnya rencana pembangunan pusat pemerintahan baru ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo, termasuk Kementerian PUPR.

Baca Juga: 2023, Kota Bogor Bangun Pusat Pemerintahan Baru

Akan tetapi, karena Pemerintah Pusat belum memberikan isyarat akan memberikan anggaran, maka untuk tahun ini Pemkot Bogor belum ada rencana persiapan apapun.

"Ya ini kan perlu anggaran yang tidak sedikit juga ya, mungkin masih ada priorotas ke hal-hal lain dulu. Tidak ada (persiapan apapun)," tandas Bima Arya.

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana akan membangun pusat pemerintahan baru pada tahun 2023 mendatang.

Kepastian ini disampaikan usai Pemkot Bogor secara resmi mendapatkan hibah aset lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas total 10,2 hektar dari Pemerintah Pusat melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pada Kamis (25/11).

"Tahun 2022 (melakukan) perencanaan dan paling cepat (dibangun) 2023. Nanti kita akan bersama-sama dewan membahas perencanaannya gimana, penganggarannya dan pembangunannya seperti apa," kata kata Wali Kota Bogor, Bima Arya di Balai Kota Bogor, Kamis (25/11).

Baca Juga: Pemkot-DPRD Setujui Perubahan RPJMD Kota Bogor, Termasuk Soal Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru

Menurutnya, membangun kota itu kan juga menyiapkan masa depan, salah satu yang harus di antisipasi adalah keterbatasan lahan untuk pelayanan, keterbatasan lahan untuk pemukiman dan mobilitas warga yang harus dikendalikan supaya tersebar tak hanya di pusat kota.

Sementara, dilanjutkan Bima, saat ini pemerintah pusat sudah melakukan proses hibah beberapa lahan eks BLBI tersebut untuk Pemkot Bogor. Hibah lahan eks BLBI tersebut berupa bidang tanah seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, dengan luas 3,35 hektar.

Kemudian, kata Bima, bidang tanah seluas 3,35 hektar di Kelurahan Empang, Bogor Selatan dan 6 bidang tanah lainnya dengan total 9.790 meter persegi di kawasan Jalan R3. "Lahan ini memiliki nilai aset keseluruhan sebesar Rp 345,7 miliar," katanya.

Salah satunya, lahan 6 hektar di Katulampa akan direncanakan menjadi lokasi Pusat Pemerintahan Kota Bogor yang baru. Balai Kota dan Kantor Pemerintahan yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan.