METROPOLITAN.ID - DPRD Kota Bogor menyetujui rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS 2023) Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna, Rabu 13 Septembre 2023.
Meski menyetujui rancangan yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengungkapkan terdapat beberapa catatan dari DPRD.
Diantaranya adalah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menyoroti tidak dimasukkannya program bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat tidak mampu.
Baca Juga: Aksi Bergizi, Gerakan Edukasi dan Literasi Pentingnya Budaya Sehat untuk Anak di Kota Bogor
Baik dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan maupun Perubahan KUA-PPAS 2023.
Padahal, kata dia, program tersebut telah disepakati untuk dimasukkan dalam perubahan APBD 2023 saat Pembahasan APBD murni 2023.
“Sangat disesalkan program yang sudah disepakati sebelumnya ternyata tidak dimasukkan, padahal program ini ditujukan untuk warga tidak mampu yang belum pernah sekalipun mendapat program bantuan pemerintah” kata Atang Trisnanto.
Baca Juga: Aksi Bergizi, Gerakan Edukasi dan Literasi Pentingnya Budaya Sehat untuk Anak di Kota Bogor
Atang Trisnanto menjelaskan bahwa dengan adanya potensi defisit anggaran pada Rancangan Perubahan APBD 2023, Banggar DPRD Kota Bogor memberikan catatan agar TAPD dapat melakukan rasionalisasi belanja melalui evaluasi.
Serta penyisiran kembali belanja daerah dimasing-masing SKPD yang serapan anggarannya masih rendah dan programnya tidak mendesak.
Kendati demikian, Atang Trisnanto memaparkan Banggar DPRD Kota Bogor dan TAPD Kota Bogor menyepakati penguatan anggaran untuk program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca Juga: Penuhi Gaya Hidup Aktif, Kanmo Group Hadirkan Toko Adidas Pertama di Cibinong, Cek Lokasinya
Seperti penebusan ijazah, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan warga terdampak bencana, pembangunan infrastruktur publik di wilyah-wilayah dan program lain yang berhubungan dengan layanan kesehatan dan program kemasyarakatan lainnya
Catatan Banggar berikutnya adalah terkait dengan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.
