METROPOLITAN.id - Usai menerima usulan dari masing-masing fraksi, akhirnya DPRD Kqbupaten Bogor mengusulkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Bupati Bogor, dalam Rapat Paripurna DPRD. Salah satu nama yang diusulkan yakni Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah.
Tak hanya Juanda dalam usulan tersebut, ada dua nama lainnya yakni Nurdin yang menjabat Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bogor Dihiasi Atribut Palestina
Nama terakhir yakni Tubagus Chaerul Dwi Sapta yang menjabat Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
"Setelah paripurna malam ini besok kami sampaikan ke Kemendagri. Karena batas akhirnya tanggal 8 November 2023," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.
Baca Juga: Pengurus Fatayat NU Kabupaten Bogor Resmi Dilantik
Rudy Susmanto mengatakan, tiga nama tersebut diusulkan dari setiap fraksi di DPRD Kabupaten Bogor, hingga disepakati tiga nama tersebut untuk disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri.
Menurut dia, DPRD Kabupaten Bogor hanya sebatas mengusulkan tiga nama tersebut. Disusul oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan tiga serta Kemendagri tiga nama.
Baca Juga: Bupati Bogor Iwan Setiawan sebut Perda Pesantren Bentuk Komitmen Majukan Pendidikan Islam
"Siapapun yang akan terpilih menjadi Pj Bupati Bogor, itu merupakan orang terbaik. Karena semua keputusan akhir yang menentukan Kemendagri sendiri," paparnya.
Sementara Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan siapapun yang akan terpilih menjadi Pj Bupati Bogor, harus melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan terutama menjalankan program yang telah dirancang dalam APBD.
Baca Juga: Anwar Usman Dicopot sebagai Ketua MK, Gibran Rakabuming Raka: Saya Mengikuti Saja
"Saya berharap proses pengusulan Pj Bupati Bogor dapat berjalan baik dan lancar sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Bogor. ***
