METROPOLITAN.ID - Jelang perhelatan Pilkada 2024 Kota Bekasi, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad mengingatkan jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi agar bersikap netral.
Selain itu, ada juga keluhan dari masyarakat berkaitan dengan maraknya Pungutan Liar (Pungli) oleh sejumlah Oknum Petugas Dishub.
"Ini peringatan pertama dan terakhir untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Kita berdiri tegak diantara semua calon. Jgn sampai menantang saya untuk menerapkan sanksi," kata Gani Muhamad dalam Apel Kesiapan bersama seluruh Jajaran Dishub di Plaza Pemkot Bekasi, Jumat 28 Juni 2024.
Baca Juga: Gelar Unjuk Rasa, Mahasiswa Sebut Pemkab Purwakarta Nggak Becus Urus Korban Bencana
"Apalagi TKK (Tenaga Kerja Kontrak, red). Jangan sampai saya coret dan mengeluarkannya dari TKK," imbuh dia.
Ia menegaskan agar tidak ada anggota Dishub yang terlibat dalam dukung mendukung (pasangan calon) secara terbuka, dan mengarahkan jajaran Pemkot Bekasi untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Dishub Kota Bekasi, kata Gani, jangan sampai terkotak-kotak yang kemudian akan berpengaruh kepada pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Patroli Dialogis, Polres Purwakarta Sampaikan Imbauan Kamtibmas
"Jangan terkotak-kotak, misalnya unit A mendukung Paslon A atau B, dan unit B mendukung Paslon A atau B," lanjutnya.
Gani juga mengingatkan agar jajaran Dishub tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Jika ada oknum Dishub yang terbukti mencederai netralitasnya, maka sanksi bakal dijatuhkan kepadanya.
Jelang Pilkada 2024, ia mengingatkan komitmen dan selaku Pj Wali Kota menekankan agar menjunjung netralitas kepada seluruh jajaran Pemkot Bekasi, termasuk Dishub.
"Akan saya kenakan sanksi (jika terbukti), maka laksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik, setorkan laporan kinerja dan buktikanlah kepada masyarakat," katanya.
Gani menambahkan, Dishub harus membenahi diri secara internal. Menata kembali diri dan menutup masa lalu untuk membawa masa depan yang lebih baik.
