METROPOLITAN.ID - Seiring berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Marwan Hamami-Iyos Somantri pada Februari 2025, tongkat estafet kepemimpinan akan beralih pada pasangan Asep Japar-Andreas pada Pemilihan Bupati 2024 lalu.
Namun pekerjaan rumah pemimpin baru Kabupaten Sukabumi itu tidak lah mudah penuh jalan berliku.
Pengamat kebijakan publik, Bambang Rudianto, menilai bahwa pemerintahan baru ini akan menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan di bawah kepemimpinan Marwan-Iyos.
Dia menambahkan, banyak program yang dijalankan selama pemerintahan Marwan-Iyos hanya sebatas retorika tanpa implementasi yang jelas. Meskipun mereka berhasil menyakinkan publik dengan pidato dan janji-janji politik, banyak kebijakan yang seharusnya sudah selesai justru terbengkalai begitu saja.
"Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintahan Marwan-Iyos dalam merealisasikan visi dan misi mereka, dan pemerintahan baru harus siap menghadapi realitas tersebut," kata dia.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan baru kata dia adalah masalah kelanjutan dari proyek-proyek yang belum selesai.
Baca Juga: Hari Pertama Masuk Kerja Usai Libur Nataru, Pj Wali Kota Sukabumi Sidak Bagian Pelayanan Publik
Sering kali, pemerintahan baru enggan untuk melanjutkan kebijakan atau proyek yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya dengan alasan itu bukan bagian dari agenda mereka.
Padahal, hal ini justru bisa memperburuk citra pemerintahan baru yang dianggap tidak peduli dengan masalah yang dihadapi masyarakat.
Jika masalah tersebut tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada kesejahteraan warga dan kinerja pemerintah daerah.
Tidak hanya masalah administratif dan proyek terbengkalai, bencana alam yang melanda Kabupaten Sukabumi pada awal Desember 2024 juga menambah beban pemerintahan baru.
Bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah, yang memerlukan upaya besar dalam pemulihan dan perbaikan.
Pemerintahan Asep Japar-Andreas akan dihadapkan pada tugas berat untuk memastikan bahwa proses pemulihan pasca-bencana bisa berjalan lancar dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat.
