METROPOLITAN.ID - Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) di Kota Bogor terus menjadi perbincangan.
Hal itu menarik perhatian banyak pihak, salah satunya Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Devie Prihartini Sultani.
Devie Prihartini Sultani menilai jika sistem zonasi diterapkan dalam PPDB online di Kota Bogor, ada permasalahan yang harus dipecahkan.
Baca Juga: DPRD Kota Bogor Pertanyakan Landasan Hukum Tim Khusus Verifikasi PPDB Bentukan Wali Kota
Buat dia, Pemerintah Kota Bogor harus melakukan pemerataan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah negeri yang tersebar di semua wilayah.
“Jika mau dukung sistem itu (zonasi), maka apa yang mesti dilakukan, ya pemerataan dengan membangun sekolah-sekolah yang memang dijangkau sebagai persyaratan zonasi,” kata Devie Prihartini Sultani, Senin 10 Juli 2023.
Ia menilai kondisi ketersediaan SMP negeri dengan jumlah lulusan SD di Kota Bogor setiap tahun masih jomplang.
Baca Juga: Segera Dibuka! Simak Berikut Ini Tata Cara Daftar CPNS dan PPPK 2023
“Lulusan SD setiap tahun sekitar 17 ribu orang, sedangkan daya tampung sekitar 5.600 orang. Ini artinya hanya satu pertiga yang diterima di SMP negeri,” kata dia.
Selain pembangunan sekolah, kata politisi NasDem itu, pemerataan pendidikan juga harus ditunjang sarana prasarana yang sama di sekolah. Seperti laboratorium sekolah. Sehingga kualitas di antara sekolah sama, tidak ada lagi perbedaan.
Sebab, dengan adanya perbedaan akan mempengaruhi keinginan untuk memperoleh pendidikan di sekolah yang dianggap lebih banyak peminatnya.
“Jadi tidak ada lagi orang tua punya stigma sekolah favorit di sana di sini, sehingga ingin anaknya masuk ke sekolah favorit. Yang mungkin akhirnya menghalalkan segala macam cara,” ujar Devie Prihartini Sultani.
Mengenai anggaran, ia menuturkan, kemampuan APBD Kota Bogor jangan dijadikan kendala. Sebab masih ada sumber pembiayaan lain untuk pembangunan sekolah.
